KESATU.CO, SUKABUMI – Pembahasan APBD Kabupaten Sukabumi 2027 mulai memasuki tahap penting. DPRD Kabupaten Sukabumi mengingatkan pemerintah daerah agar anggaran yang disusun tidak keluar dari jalur RPJMD dan benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan, penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD 2027 bukan sekadar agenda formal, melainkan awal dari proses pembahasan untuk memastikan arah belanja daerah tetap sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah disepakati.
Menurut Budi, setiap program yang mendapatkan alokasi anggaran harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan dalam RPJMD.
“Semua anggaran itu dialokasikan terhadap program-program yang prioritas. Tentunya yang menjadi prioritas dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian tema RPJMD juga jangan dilupakan,” ujar Budi Azhar.
Ia mengatakan, target tahunan dalam RPJMD juga harus menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan anggaran. Hal itu penting agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada program tahunan, tetapi tetap terukur hingga akhir periode RPJMD.
Dengan demikian, DPRD akan melihat lebih jauh kesesuaian antara rancangan anggaran dengan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Wakil Bupati Sukabumi Andreas memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Andreas menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Efisiensi harus dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Pelayanan wajib dasar itu tidak bisa kita ubah-ubah, sudah kita penuhi. Anggaran ini juga harus memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas,” kata Andreas.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa ruang fiskal Kabupaten Sukabumi pada APBD 2027 harus dikelola secara selektif. Belanja yang tidak menjadi prioritas dituntut untuk tidak menggeser kebutuhan dasar maupun agenda pembangunan yang telah masuk dalam RPJMD.