Penulis: Fajar Sidik Supriadi
Sejumlah capaian daerah turut menjadi bagian dari refleksi HJKS ke-156. Di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, predikat Kabupaten Layak Anak, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.
Melalui keterlibatan aktif dalam penyusunan RSKKNI, Jamkrindo menegaskan bahwa penguatan industri tidak cukup hanya melalui pertumbuhan bisnis. Kualitas manusia, profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadapi risiko menjadi kunci untuk membangun industri penjaminan Indonesia yang sehat, terpercaya, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tengah perubahan global.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dilakukan sekadar untuk menyesuaikan struktur anggaran.
Pembangunan kembali Jembatan Leuwidinding menjadi bukti semangat kolaborasi dan sinergi yang positif untuk memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat
gelar akademik tidak hanya menjadi identitas yang melekat di belakang nama, tetapi harus menjadi modal untuk menghasilkan karya dan memberikan dampak positif.
HJKS harus banyak diisi kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Khitanan massal pun kalau bisa dilaksanakan rutin beberapa kali dalam setahun.
Perubahan APBD 2026 kini tidak hanya menjadi soal penyesuaian postur anggaran. DPRD memberi sinyal kuat agar pemerintah daerah menjawab tantangan yang lebih besar: bagaimana meningkatkan kemandirian fiskal ketika PAD melemah, tanpa menambah beban masyarakat dan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Pembangunan Jembatan Leuwidingding diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas masyarakat di wilayah Jampangtengah. Kehadiran infrastruktur tersebut juga diharapkan memberi dampak terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi warga di wilayah sekitar.
Dengan pasar lokal yang mulai diperkuat dan lahan potensial yang masih terbuka luas, ambisi mengembalikan black gold Sukabumi kini bukan hanya tentang mengenang kejayaan masa lalu, tetapi merebut kembali posisi kopi Sukabumi di pasar yang lebih besar.
Pengelolaan BUMDes, penguatan sektor pertanian, hingga pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak selalu harus dimulai dari program besar. Tata kelola yang profesional, keberanian membangun kolaborasi, serta kemampuan menghubungkan produksi dengan pasar justru menjadi kunci agar perputaran ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat.