Browsing: Politik

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dilakukan sekadar untuk menyesuaikan struktur anggaran.

Perubahan APBD 2026 kini tidak hanya menjadi soal penyesuaian postur anggaran. DPRD memberi sinyal kuat agar pemerintah daerah menjawab tantangan yang lebih besar: bagaimana meningkatkan kemandirian fiskal ketika PAD melemah, tanpa menambah beban masyarakat dan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Dengan dimulainya tahapan pandangan umum fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 kini memasuki fase penting. DPRD akan menjadi arena pengujian terhadap setiap perubahan arah anggaran sebelum kebijakan tersebut ditetapkan menjadi dasar pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Perubahan terjadi dalam susunan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merotasi salah satu wakilnya di alat kelengkapan dewan yang berperan penting dalam pembahasan anggaran daerah.

rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi.

KESATU.CO, KARAWANG – Berangkat dari visi mewujudkan Kalihurip yang maju, mandiri, religius, berbudaya, sejahtera, dan berkeadilan, melalui pemerintahan desa yang…

Pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak memperkuat sektor pariwisata sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan program ini akan diukur dari meningkatnya kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan wisata.

Pembahasan dua agenda tersebut menjadi penentu bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi hingga akhir 2026, sekaligus menjadi dasar bagi percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dan penguatan kinerja BUMD.

sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam mewujudkan APBD yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.