Browsing: Politik

Hubungan antara TNI dan rakyat bukan sekadar simbol, tetapi menjadi kekuatan nyata dalam menjaga stabilitas daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pemkab Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi juga melaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan atas agenda tersebut.

Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji kembali prioritas belanja, target pembangunan, serta kemampuan anggaran daerah dalam membiayai program-program tersebut.

ruang belanja dalam APBD 2027 tidak sepenuhnya leluasa. Pemerintah daerah harus memilah program berdasarkan urgensi, kemampuan pendanaan dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dilakukan sekadar untuk menyesuaikan struktur anggaran.

Perubahan APBD 2026 kini tidak hanya menjadi soal penyesuaian postur anggaran. DPRD memberi sinyal kuat agar pemerintah daerah menjawab tantangan yang lebih besar: bagaimana meningkatkan kemandirian fiskal ketika PAD melemah, tanpa menambah beban masyarakat dan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Dengan dimulainya tahapan pandangan umum fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 kini memasuki fase penting. DPRD akan menjadi arena pengujian terhadap setiap perubahan arah anggaran sebelum kebijakan tersebut ditetapkan menjadi dasar pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Perubahan terjadi dalam susunan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merotasi salah satu wakilnya di alat kelengkapan dewan yang berperan penting dalam pembahasan anggaran daerah.

rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi.

KESATU.CO, KARAWANG – Berangkat dari visi mewujudkan Kalihurip yang maju, mandiri, religius, berbudaya, sejahtera, dan berkeadilan, melalui pemerintahan desa yang…