Browsing: Paripurna

ruang belanja dalam APBD 2027 tidak sepenuhnya leluasa. Pemerintah daerah harus memilah program berdasarkan urgensi, kemampuan pendanaan dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak dilakukan sekadar untuk menyesuaikan struktur anggaran.

Dengan dimulainya tahapan pandangan umum fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 kini memasuki fase penting. DPRD akan menjadi arena pengujian terhadap setiap perubahan arah anggaran sebelum kebijakan tersebut ditetapkan menjadi dasar pembangunan Kabupaten Sukabumi.

rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi bergerak memperkuat sektor pariwisata sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan dua agenda tersebut menjadi penentu bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi hingga akhir 2026, sekaligus menjadi dasar bagi percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah dan penguatan kinerja BUMD.

sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting dalam mewujudkan APBD yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

pemerintah daerah telah menetapkan arah pembangunan tahun depan dengan fokus pada penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata.

KESATU.CO, SUKABUMI – Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar kewajiban pemerintah kepada lembaga legislatif, tetapi…

Ia menegaskan bahwa pokok pikiran DPRD merupakan hasil dari reses, rapat dengar pendapat, serta fungsi pengawasan yang harus diselaraskan de