KESATUCO – Pembangunan Kabupaten Sukabumi dinilai membutuhkan fondasi politik yang kokoh hingga tingkat akar rumput.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menegaskan bahwa konsolidasi organisasi politik bukan sekadar agenda internal partai, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Hamzah, Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Jawa Barat memiliki tantangan pembangunan yang kompleks.
Baca Juga: Abdul Kohar Soroti Perlindungan Guru, Tegaskan Negara Sudah Siapkan Payung Hukum
Tidak hanya menyangkut percepatan infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi lokal, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha kecil.
“Pembangunan tidak bisa dilepaskan dari stabilitas politik. Ketika komunikasi politik sehat dan struktur organisasi kuat, maka kebijakan publik akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan struktur hingga tingkat desa menjadi penting karena di sanalah aspirasi masyarakat pertama kali dihimpun. Peran pengurus tingkat kecamatan dan desa dinilai strategis dalam menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah daerah.
Baca Juga: Danny Ramdhani: Perda Perlindungan Guru Jadi Kebutuhan Mendesak
Hamzah menekankan bahwa kerja politik harus selaras dengan agenda pembangunan daerah. Konsolidasi yang dilakukan, kata dia, diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat bawah.
Di tengah dinamika politik nasional, ia memandang soliditas daerah sebagai faktor penentu stabilitas yang lebih luas. Kabupaten Sukabumi, dengan karakter wilayah yang beragam, membutuhkan pendekatan kepemimpinan kolektif dan sistem organisasi yang terstruktur agar pembangunan tidak berjalan parsial.
Ia juga mengingatkan para kader agar tidak terjebak pada politik simbolik semata. Menurutnya, masyarakat menuntut kehadiran nyata wakil rakyat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari.
Baca Juga: Neraca Perdagangan Jabar Awal 2026 Surplus, Ekspor Capai USD 3,14 Miliar
“Kita harus hadir, mendengar, dan mengawal aspirasi warga sampai benar-benar menjadi kebijakan. Itu esensi politik pembangunan,” tegasnya.