KESATU.CO – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membawa perdagangan karbon Indonesia ke panggung Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil sekaligus menegaskan penguatan tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Agenda Paviliun Indonesia hari ini mencakup pembukaan, Sesi Dialog Menteri bertajuk “Accelerating Climate Action through Enhancing International Cooperation of Carbon Governance,” diskusi prospek pasar karbon Indonesia tentang integritas dan transparansi.
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menilai tata kelola karbon adalah kunci agar transisi ekonomi hijau berjalan adil dan inklusif. “Intinya, tata kelola karbon Indonesia bukan hanya tentang pengurangan emisi, tetapi juga tentang memastikan transisi menuju ekonomi hijau,” ujar Menteri Hanif.
Pendekatan yang ditempuh mencakup Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit-Sharing Mechanism/BSM) dan pembayaran berbasis hasil agar pendapatan transaksi karbon mengalir langsung ke masyarakat setempat. “Seperti Dana Karbon Kalimantan FCPF dan Dana Biokarbon Jambi, Indonesia memastikan bahwa pendapatan dari transaksi karbon secara langsung bermanfaat bagi masyarakat lokal,” tambah Menteri Hanif.
“Kesetaraan gender dan inklusi sosial tertanam dalam penganggaran iklim dan desain proyek. Perempuan dan pemuda adalah penerima manfaat utama dari program pengembangan kapasitas yang berfokus pada kewirausahaan iklim, energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan,” lanjut Menteri Hanif.
Fondasi integritas pasar karbon Indonesia diperkuat melalui infrastruktur Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) nasional, registry yang terintegrasi, dan peran Lembaga Validasi-Verifikasi (LVV) tersertifikasi, serta harmonisasi regulasi untuk kesiapan implementasi Article 6—mulai dari peran DNA Article 6 hingga Host Party Participation (HPP). Indonesia mempromosikan interoperabilitas pasar melalui pengakuan timbal balik dan kemitraan dengan yurisdiksi serta lembaga standar internasional, guna memperluas permintaan, likuiditas, dan daya saing kredit karbon berbasis alam (REDD+), restorasi ekosistem, dan kredit keanekaragaman hayati.
Dialog tingkat menteri hari ini mempertemukan pimpinan Indonesia bersama mitra utama dari Britania Raya, dan Jepang untuk berbagi strategi pengarusutamaan aksi iklim lintas sektor energi, kehutanan, keuangan, dan perencanaan pembangunan.
Tujuannya: menyelaraskan prioritas nasional dengan NDC yang ditingkatkan dan tindak lanjut Global Stocktake, memperkuat tata kelola inklusif yang melibatkan komunitas lokal, kelompok rentan, perempuan, dan pemuda, serta memperdalam kerja sama internasional pada pasar karbon, pembiayaan iklim, alih teknologi, dan penguatan kapasitas.
Keluaran yang diharapkan antara lain pernyataan menteri bersama, rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi lintas sektor dan jalur transisi berkeadilan, serta penguatan kerangka kemitraan bilateral dan multilateral.
“NEK bukan sekadar transaksi, melainkan instrumen keadilan dan akselerator transisi ekonomi hijau Indonesia. Integritas adalah kuncinya—tanpa integritas, kepercayaan pasar runtuh. Dengan tata kelola yang kuat, kita pastikan manfaat karbon dirasakan nyata oleh masyarakat di tingkat tapak,” tegas Menteri Hanif.
KLH/BPLH mengundang kolaborasi pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra internasional untuk memperkuat infrastruktur dan regulasi pasar karbon Indonesia, memastikan manfaat sosial-ekonomi yang inklusif, serta membuka peluang investasi hijau berkualitas tinggi. Fokus Indonesia jelas: mempercepat capaian NDC, menjaga integritas lingkungan, dan menempatkan Indonesia sebagai hub pasar karbon kawasan dengan standar akuntabilitas yang diakui global—seraya memperkuat kebijakan lingkungan KLH/BPLH.