KESATU.CO, PURWAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa proyek pembangunan Halte TransJabodetabek di Kota Bekasi ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
Kepastian ini menjadi angin segar bagi ribuan komuter harian yang menggantungkan mobilitas mereka pada layanan transportasi antarkota Jakarta–Bekasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi merespons perhatian publik serta tanggapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang sebelumnya sempat menyinggung progres pembangunan fasilitas penunjang transportasi publik terpadu di wilayah penyangga tersebut.
Sinergi Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi
Menurut Dedi Mulyadi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi saat ini tengah merampungkan seluruh komponen struktural bangunan halte.
Proses pengerjaan fabrikasi kelengkapan fisik di lapangan terus dikejar agar dapat segera dipasang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Wali Kota Bekasi tadi menyampaikan masalah halte yang ada di Kota Bekasi akhir November akan selesai. Sekarang sedang dibuat seluruh kelengkapan bangunan haltenya, nanti tinggal dipasang,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang dikutip dari tayangan @dedimulyadiofficial, Selasa (3/11/2026).
Dedi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah serta dukungan penuh dari masyarakat agar proyek infrastruktur publik berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal.
“Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pembangunan akan bisa berjalan manakala ada kerja sama di antara kita dan mendapat dukungan dari masyarakat,” tambahnya.
Sorotan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Isu keterlambatan pembangunan halte ini sebelumnya mencuat dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan banyaknya aspirasi dan pertanyaan dari warga masyarakat, khususnya para pengguna setia transportasi umum asal Bekasi, mengenai kejelasan fasilitas halte TransJabodetabek.
“Ada pertanyaan dari para pengguna, terutama dari warga Bekasi, kenapa haltenya enggak dibangun-bangun,” kata Pramono.
Sebagai bentuk komitmen terhadap konektivitas antardaerah, Pramono bahkan menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk turun tangan membantu proses pembangunan halte tersebut apabila Pemkot Bekasi mengalami kendala teknis atau anggaran.
“Sebab kalau haltenya enggak dibangun, nanti kami yang bangunin nanti salah loh malahan. Tetapi kalau enggak dibangun, nanti kami yang bangunin enggak apa-apa juga,” ujar Pramono saat itu.
Pramono menegaskan bahwa peningkatan integrasi sarana transportasi publik tidak boleh terhambat oleh batas administratif wilayah. Layanan komuter yang aman dan nyaman merupakan hak seluruh warga, tanpa memandang domisili KTP.
“Tetapi intinya bahwa supaya sarana transportasi ini menjadi semakin lengkap, semakin baik, saya terus terang tidak membedakan warga Bekasi atau tidak ber-KTP Bekasi,” tegas Pramono.***