KESATU.CO, SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya pemanfaatan aset hasil hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berhenti sebatas pencatatan administrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah KPK menyerahkan hibah kepada pemerintah daerah. Namun, menurutnya, hal yang tidak kalah penting setelah penyerahan tersebut adalah memastikan aset dikelola secara optimal, memiliki peruntukan yang jelas, dan dapat digunakan untuk mendukung kepentingan publik.
“Saya mengapresiasi KPK yang sudah memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Saya berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan hibah ini secara optimal sehingga aset yang diterima benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Budi Azhar menilai, pengelolaan aset membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang baik. Tanpa pemanfaatan yang jelas, aset berpotensi tidak memberikan nilai tambah sebagaimana mestinya bagi daerah maupun masyarakat.
Karena itu, ia turut mengapresiasi peluncuran sistem pendukung pengelolaan aset yang diharapkan mampu menyederhanakan administrasi, memperjelas perjanjian, serta memperkuat pengawasan.
Keberadaan sistem tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola aset yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, proses pengelolaan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan manfaat nyata.
Budi Azhar berharap, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hibah KPK dengan pengelolaan yang serius dan terukur. Sebab, keberhasilan hibah bukan semata-mata ditentukan oleh aset yang diterima, melainkan oleh manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.