KESATU.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan pembangunan infrastruktur dan penanganan Sungai Citarum sebagai dua prioritas utama Pemprov Jabar melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan BUMN.
Komitmen tersebut ditegaskan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, PT Jasa Marga, dan PTPN I Regional 2 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan infrastruktur Jabar difokuskan pada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pertama kita menyampaikan beberapa kebijakan di Pemdaprov Jabar, dimana infrastruktur jalan, irigasi, jembatan, perumahan rakyat miskin itu menjadi bagian fokus kita, termasuk penerangan jalan umum dan ketenagalistrikan,” ujar KDM.
Salah satu contoh konkret adalah pembangunan dua jembatan di Karawang Barat yang dilaksanakan Pemprov Jabar melalui skema multi years.
Baca Juga: Hari Bakti PU ke-80, Jabar Prioritaskan Infrastruktur Dasar untuk Rakyat
Meski berlokasi di jalan nasional dan berdiri di atas lahan milik PT Jasa Marga, Pemprov Jabar mengambil inisiatif percepatan karena kebutuhan mendesak.
“Karawang Barat itu sebetulnya jalan nasional dan tanahnya milik Jasa Marga, tetapi karena kebutuhan mendesak, Pemprov membangun dua jembatan dengan program multi years,” jelasnya.
Kolaborasi ini semakin diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Skema ini menjadi bentuk sinergi yang saling menguatkan antara pusat dan daerah.
Baca Juga: SMK Go Global, Jabar Cetak Talenta Pasar Kerja Internasional
“Pak Menteri juga akan memberikan bantuan dan Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk beberapa jalan provinsi, jadi kita tukeran, yang ini dikerjakan provinsi, yang ini pusat juga membantu,” kata Dedi Mulyadi.
Selain infrastruktur, penanganan Sungai Citarum menjadi prioritas strategis yang ditekankan gubernur.
KDM menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah dan kualitas lingkungan DAS Citarum karena berpengaruh langsung pada ketahanan pangan nasional.
“Citarum pengelolaannya, pengawasan pembuangan limbahnya itu yang harus menjadi fokus,” tegasnya.
Untuk memastikan percepatan penanganan, Dedi Mulyadi akan melakukan inspeksi lapangan secara rutin mulai Januari 2026.
“Nanti Januari saya mulai turun ke lapangan. Kita mulai dari Jatiluhur, Cirata, Saguling. Inspeksi dilakukan sebulan sekali agar terlihat perkembangan dan masalahnya,” ungkap KDM.
Terkait perjanjian kerja sama yang ditandatangani, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan dokumen MoU tidak memuat nilai anggaran spesifik.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Minta Kepala Desa Buktikan Jabar Istimewa Lewat Aksi Nyata
“MoU tidak memuat nilai anggaran. Isinya penyerahan kewenangan kepada provinsi untuk menangani beberapa ruas jalan nasional. Jadi bukan soal uang, tetapi mandat pekerjaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemprov Jabar untuk mendukung kabupaten dan kota akan menggunakan alokasi pendanaan dari program IJD.***