KESATUCO – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa kualitas data menjadi kunci keberhasilan penanganan stunting.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan ketelitian dan kedisiplinan dalam mengisi capaian indikator stunting pada platform Monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengisian Capaian Indikator Stunting yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda pada Senin 2 Desember 2025. Bobby mengingatkan bahwa kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu pelaporan tidak boleh dianggap formalitas.
Baca Juga: Stunting Sukabumi Turun Drastis, Bobby : Jangan Lengah, Target 2029 Masih Panjang
“Ritme program sangat bergantung pada disiplin administrasi,” ujarnya.
Menurut Bobby, pengisian indikator bukan hanya tugas administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan setiap langkah intervensi stunting tetap berada di jalur target. Karena alasan itu pula, rakor digelar secara mendadak.
“Rakor ini memastikan bahwa data yang diunggah akurat, valid, dan terkini. Data tepat adalah syarat utama pengambilan keputusan berbasis bukti, sehingga intervensi stunting tidak salah sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, stunting merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu dinas saja. Pertemuan tersebut kembali menyatukan OPD sektor kesehatan, sanitasi, hingga ketahanan pangan guna memastikan program berjalan selaras dan efisien.
“Semua ini untuk memastikan sumber daya digunakan optimal dan memberi dampak kolektif dalam menekan prevalensi stunting,” katanya.
Bobby juga meminta seluruh tim memahami tujuan utama penilaian kinerja stunting nasional, mulai dari mengukur efektivitas program, mengidentifikasi praktik terbaik, hingga memberikan rekomendasi perbaikan.
Baca Juga: Transformasi Dua Kampung di Sukabumi: Pentahelix Dongkrak Peran Perempuan Lewat Program P2WKSS
Ia menekankan disiplin pada tiga indikator inti penilaian: kelengkapan data, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penilaian nasional mencakup tiga komponen besar, hal itu seperti pelaksanaan aksi konvergensi oleh Kemendagri, capaian layanan oleh Kemenkes dan PUPR, dan efektivitas konvergensi desa oleh Kemendes PDTT.
Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh sektor memiliki peran yang saling terkait.
“Saya percaya petugas bisa mengisinya tepat waktu. Semoga anggaran untuk kader posyandu juga dapat kita tingkatkan,” pungkasnya.
