KESATU.CO – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercepat penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penertiban bangunan liar menggunakan strategi penanganan terstruktur per blok wilayah.
Langkah tegas ini dipastikan akan didukung oleh pengamanan dari Marinir dan penegakan hukum melalui Kejaksaan Agung.
Pernyataan KDM tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS, Areal Marka Jalan Nasional, serta Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kantor Bupati Karawang, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: Kas Daerah Jabar Tembus Rp2,28 Triliun, Disokong Kuat dari PBBKB
“Kita ingin ada percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi. Penanganannya akan dilakukan per blok. Tahun ini, misalnya, dari Bekasi sampai Bogor akan saya selesaikan dalam satu blok,” ujar KDM.
Fokus Utama di Empat Wilayah Rawan Banjir
Dedi Mulyadi menyebut, persoalan air dan banjir paling krusial terjadi di Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Oleh karena itu, penataan DAS di empat wilayah ini ditetapkan sebagai fokus dan prioritas utama penyelesaian.
Baca Juga: Umi Neni; Pelatihan Chef Batch 3, Tingkatkan Kompetensi dan Keamanan Pangan di Dapur MBG
“Di sini problemnya paling berat. Maka fokus penyelesaian harus jelas dan berurutan per blok,” tegasnya.
Untuk menjamin kecepatan, KDM meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II segera menyusun rencana penanganan secara sinergis, baik untuk sisa tahun anggaran 2025 maupun program tahun 2026.
Baca Juga: Om Zein Pastikan Utang DBHP Sebesar Rp.19,7 Miliar Milik Pemkab Purwakarta Akan Dibayar Bulan Ini
Efisiensi Anggaran dengan Alat Berat
Dalam upaya efisiensi anggaran, KDM menekankan bahwa Pemprov Jabar memilih memperkuat kapasitas operasional melalui pembelian alat berat dalam jumlah banyak, alih-alih mengandalkan proyek normalisasi berskala besar.
Baca Juga: Infrastruktur Jabar Dibenahi, Dedi Mulyadi Kebut Normalisasi DAS
“Dengan alat, operator, dan BBM yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran,” jelasnya.
Penertiban Bangunan Liar Didukung Marinir dan Kejaksaan
Terkait penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai, KDM memastikan langkah ini akan didukung oleh pengamanan dari Marinir—berdasarkan kerja sama Dinas SDA Jabar—serta pendampingan penuh dari Pemdaprov Jabar.
“Dinas SDA Jabar sudah punya kerja sama dengan Marinir sehingga pengawasan dan pengamanan bisa berjalan efektif,” kata KDM.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Penataan DAS, Jalan, dan Gerbang Tol Jadi Prioritas di Jabar
Selain itu, KDM berencana menemui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung minggu depan.
Pertemuan ini bertujuan meminta pendampingan dan penyelidikan hukum terkait maraknya alih fungsi tanah negara di kawasan DAS, demi memastikan penegakan hukum berjalan tuntas.
“Ini penting, kalau tidak serius, ini hanya ramai sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini tuntas,” pungkas Dedi Mulyadi.***