KESATUCO – Keberadaan BTS tower yang berdiri di dekat kawasan permukiman warga menjadi perhatian serius dalam kegiatan reses Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, di Aula Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, belum lama ini.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran terkait keberadaan menara telekomunikasi yang dinilai terlalu dekat dengan rumah penduduk. Masyarakat meminta adanya kejelasan mengenai aspek perizinan, keamanan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari keberadaan BTS tersebut.
Aspirasi itu menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti warga selain persoalan infrastruktur dan pengembangan potensi wisata desa.
Baca Juga: Transparansi Pariwisata, Dispar Sukabumi Buka Data Pendapatan Retribusi Wisata
Menanggapi keluhan masyarakat, Hamzah Gurnita menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil perusahaan pemilik BTS untuk meminta penjelasan secara langsung.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari pihak perusahaan terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. DPRD ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Hamzah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap investasi dan pembangunan yang dilakukan di daerah berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, pihaknya akan mengkaji berbagai aspek yang menjadi keluhan warga, termasuk legalitas, proses perizinan, hingga kesesuaian lokasi pembangunan BTS dengan regulasi yang berlaku.
Ia menambahkan, apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, DPRD akan merekomendasikan langkah lanjutan kepada pemerintah daerah.
“Semua harus berjalan sesuai aturan. Jika ada hal yang perlu diperbaiki atau ditindaklanjuti, tentu akan kami sampaikan kepada pihak terkait,” ujarnya.
Hamzah menegaskan bahwa reses menjadi sarana penting bagi DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut mendapat tindak lanjut yang konkret.
Melalui forum tersebut, DPRD berkomitmen mengawal setiap keluhan warga agar mendapatkan solusi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.