KESATU.CO, SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan pengelolaan APBD harus semakin efektif untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan setelah DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-8 Tahun Sidang 2026, belum lama ini.
Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali mengatakan, persetujuan Raperda bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Hari ini sesuai dengan jadwal, DPRD melaksanakan rapat paripurna tentang persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Alhamdulillah, pembahasan telah menghasilkan kesepakatan bersama. DPRD memberikan persetujuan disertai sejumlah rekomendasi dan catatan sebagai bahan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Budi, DPRD berharap kapasitas fiskal daerah terus diperkuat agar program-program prioritas yang telah dirancang dalam RPJMD dapat direalisasikan sesuai target.
“Kami berharap ketersediaan anggaran ke depan dapat semakin optimal sehingga seluruh program prioritas daerah dapat dilaksanakan dengan baik.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki komitmen untuk memastikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya periode 2026–2027, dapat direalisasikan sesuai target tahunan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Namun demikian, DPRD menegaskan masih terdapat sejumlah catatan administratif yang harus terus diperbaiki. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, pemerintah daerah telah menyampaikan bahwa rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui persetujuan Raperda ini, DPRD berharap pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi aspek akuntabilitas, tetapi juga semakin berdampak terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi.