KESATUCO – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah memperkuat kerukunan pascainsiden di Kecamatan Cidahu.
Acara tersebut dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Staf Khusus Kementerian Hukum dan HAM, Thomas Suwarta.
Dalam sambutannya, Bupati Asep mengapresiasi kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah. Ia menegaskan pentingnya menjaga kebebasan beragama sebagai hak dasar yang dijamin konstitusi.
Baca Juga: Tim Percepatan Dibentuk, Pembangunan Sukabumi Dikebut
“Silaturahmi ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk nyata komitmen kita semua dalam memperkuat persatuan dan merawat toleransi. Kebebasan beragama adalah hak yang dijamin undang-undang dan harus kita jaga bersama,” ujar Asep.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang sempat terjadi di Cidahu dan berharap kejadian serupa tidak terulang.
“Mari kita ambil hikmah dari insiden itu. Kita jadikan sebagai pengingat pentingnya komunikasi dan saling menghormati dalam kehidupan beragama,” ucapnya.
Baca Juga: Geopark se-Indonesia Berkumpul di Sukabumi Bahas Masa Depan Geowisata
Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa peristiwa di Cidahu bukanlah pengrusakanterhadap tempat ibadah.
“Bangunan yang dirusak bukan rumah ibadah, melainkan rumah singgah atau vila yang saat itu digunakan untuk aktivitas keagamaan. Insiden ini murni karena kesalahpahaman,” kata Samian.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan bahwa situasi di Cidahu saat ini aman dan kondusif.
Baca Juga: JP Morgan Beli 117 Juta Saham BRI di Tengah Koreksi Pasar, Sinyal Kepercayaan Investor Global
“Faktanya, masyarakat Cidahu hidup rukun, dan kebebasan beribadah tetap berjalan baik sampai hari ini,” tambahnya.
Senada dengan Kapolres, Staf Khusus Kemenkumham, Thomas Suwarta, menyatakan bahwa insiden tersebut terjadi karena miskomunikasi, terutama dalam memahami istilah tempat ibadah dan tempat kegiatan pembinaan rohani.
“Ini murni kesalahpahaman. Tidak ada unsur intoleransi. Kami mengapresiasi kepolisian yang bergerak cepat sehingga isu ini tidak berkembang liar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa majemuk harus terus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati keberagaman.
“Kita harus ingat, Indonesia dibangun atas dasar kebhinekaan,” tegas Thomas.