KESATUCO – Pemerintah Kota Sukabumi menjalin kerja sama strategis dengan Bank BJB dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah. Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Direktur Utama Bank BJB, Yusuf Saadudin, yang berlangsung di Menara BJB, Kota Bandung, Jumat 1 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mendorong kemajuan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan koperasi dan badan usaha milik daerah (BUMD).
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyebutkan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang menempatkan kelembagaan lokal sebagai ujung tombak.
Baca Juga: Pemkot Bandung Serius Jaga Keamanan Digital Warga
“Kami melihat koperasi dan BUMD memiliki peran sentral dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi daerah. Kolaborasi dengan Bank BJB diharapkan dapat memperkuat sistem layanan dan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Ayep.
Bank BJB, lanjut Ayep, akan dilibatkan dalam berbagai upaya pengembangan kelembagaan daerah, mulai dari penguatan RSUD R. Syamsudin, SH yang berstatus BLUD, hingga pengelolaan PDAM, BPR, dan pasar rakyat.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB, Yusuf Saadudin, menegaskan pihaknya siap menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi lokal di Sukabumi. Ia menilai bahwa potensi koperasi di Sukabumi sangat menjanjikan.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Bandung Sepakati PjP APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029
“Saat ini ada 33 koperasi aktif di Kota Sukabumi, termasuk Koperasi Merah Putih yang telah menunjukkan kinerja luar biasa. Kami akan terus memberikan dukungan dari sisi pembiayaan maupun peningkatan kapasitas manajemen,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan, Bank BJB berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan kompetitif, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin kerja sama yang akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Fokus utamanya adalah memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan unit usaha milik daerah.
Baca Juga: Hingga Medio 2025, Satgas Anti Rentenir Tangani 17.430 Pengaduan
“Kami ingin Sukabumi bisa menjadi percontohan bagi kota/kabupaten lain dalam hal membangun ekonomi daerah berbasis kolaborasi. Bukan hanya untuk kemajuan institusi, tapi juga kesejahteraan warga,” ujar Ayep.