KESATU.CO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa industri jasa keuangan (IJK) di provinsi ini tetap mencatat pertumbuhan positif hingga Juni 2025, meskipun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan. Sektor perbankan, pembiayaan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya menunjukkan kinerja yang relatif stabil, dengan risiko yang masih terkelola.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa indikator utama sektor perbankan masih tumbuh secara tahunan (YoY). Total aset meningkat 2,45 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 3,63 persen, dan penyaluran kredit tumbuh 3,64 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat 4,28 persen, masih dalam batas wajar, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 91,89 persen yang menunjukkan fungsi intermediasi berjalan optimal.
Kredit Masih Didominasi Sektor Properti dan Rumah Tangga
Hingga Juni 2025, penyaluran kredit bank umum di Jawa Barat mencapai Rp628 triliun, tumbuh 3,63 persen YoY. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta, dengan pangsa pasar 7,79 persen. Kredit terbesar tersalur ke sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Bangunan (KPB) sebesar Rp181,38 triliun (tumbuh 5,58 persen YoY), diikuti kredit rumah tangga sebesar Rp126,74 triliun (tumbuh 11,62 persen YoY).
Namun, sejumlah sektor mengalami kontraksi, seperti perdagangan besar dan eceran yang turun 4,70 persen dengan NPL 6,17 persen, serta konstruksi yang anjlok 13,58 persen dengan NPL 7,24 persen. Sebaliknya, sektor real estate mencatat pertumbuhan tinggi 20,17 persen dengan NPL rendah 2,33 persen.
Kota Bandung menjadi pusat terbesar penghimpunan DPK (34,96 persen) dan penyaluran kredit (31,59 persen), disusul Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Bank Umum Tertekan, BPR/BPRS Justru Tumbuh
Bank umum berkantor pusat di Jawa Barat mencatat penurunan aset 3,09 persen menjadi Rp194 triliun. DPK turun 3,70 persen menjadi Rp139 triliun, sementara kredit menurun 1,99 persen menjadi Rp127 triliun. NPL gross memburuk dari 1,67 persen menjadi 2,71 persen. Laba merosot tajam 36,73 persen menjadi Rp539 miliar, terutama akibat peningkatan pencadangan kerugian kredit.
Berbeda dengan bank umum, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) justru positif. Aset tumbuh 3,33 persen menjadi Rp32,64 triliun, DPK naik 4,66 persen menjadi Rp22,55 triliun, dan kredit meningkat 3,87 persen menjadi Rp24,09 triliun. Meski NPL gross naik dari 11,76 persen menjadi 13,27 persen, laba melonjak 247,59 persen menjadi Rp170 miliar.
Untuk BPR/BPRS milik pemerintah daerah, aset tumbuh 2,46 persen menjadi Rp6,97 triliun, kredit naik 4,71 persen menjadi Rp5,81 triliun, dan laba berbalik positif Rp80 miliar dibandingkan rugi Rp30 miliar tahun lalu, meski NPL gross meningkat menjadi 16,41 persen.
Baca Juga: Srikandi Perum Jasa Tirta II Bantu Sembuhkan Penglihatan Masyarakat Lewat Fasilitas Operasi Katarak Gratis
Penyaluran KUR dan Dorongan UMKM
Jawa Barat menjadi provinsi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar ketiga nasional dengan total penyaluran Rp13,74 triliun atau 10,58 persen pangsa nasional. Pada Juni 2025 saja, 40.753 pelaku usaha memanfaatkan KUR senilai Rp2,27 triliun. Porsi terbesar KUR disalurkan ke sektor mikro (63,59 persen), diikuti KUR kecil (36,06 persen).
Pasar Modal dan Pembiayaan Non-Bank Menguat
Minat masyarakat Jawa Barat di pasar modal meningkat, tercermin dari jumlah investor atau Single Investor Identification (SID) yang naik 8,52 persen menjadi 3,07 juta. Porsi terbesar investasi berada di reksa dana (26,31 persen), saham (24,51 persen), dan Surat Berharga Negara (17,57 persen). Nilai transaksi saham melonjak 92,98 persen menjadi Rp30,10 triliun.
Di sektor non-bank, perusahaan pembiayaan menyalurkan Rp78,95 triliun, tumbuh 1,58 persen dengan NPF 2,95 persen. Modal ventura mencatat penyaluran Rp3,19 triliun, naik 2,5 persen, sedangkan fintech lending melesat 22,95 persen menjadi Rp20,25 triliun dengan tingkat wanprestasi 3,72 persen.
Edukasi Keuangan dan Penindakan Aktivitas Ilegal
OJK Jawa Barat menggelar 1.433 kegiatan edukasi keuangan pada semester I 2025, menjangkau 173.492 peserta di 27 kabupaten/kota. Program unggulan meliputi Bulan Literasi Keuangan, mobil literasi SiMOLEK, sosialisasi asuransi mikro, program Kampung Bersih Rentenir (KBR), dan edukasi untuk calon pekerja migran Indonesia.
Dalam upaya melindungi konsumen, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menerima 1.253 laporan dugaan kegiatan keuangan ilegal. Sebanyak 1.044 laporan terkait pinjaman online ilegal, dan 209 laporan terkait investasi tanpa izin.
Menjaga Stabilitas di Tengah Tantangan
Darwisman menekankan bahwa stabilitas sektor keuangan di Jawa Barat tetap terjaga berkat kolaborasi semua pihak. Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan risiko kredit pada sektor tertentu, serta pentingnya literasi keuangan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
“Pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang disiplin dan pemberantasan aktivitas ilegal agar kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan tetap terjaga,” ujarnya.