KESATU.CO – Pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen menjadi fokus Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam mendukung target di era pemerintahan Prabowo tersebut dalam The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
KDM mengatakan percepatan ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penguatan pendidikan vokasional, serta pengendalian konsumsi publik.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Libatkan Mahasiswa Awasi Proyek Infrastruktur Jabar, Dapat Honor Harian
“Akselerasi ekonomi, yaitu satu mendorong infrastruktur, dua mempermudah perizinan, yang ketiga adalah mendorong pendidikan, agar pendidikan kita mengarah pada dunia kerja. Kemudian keempatnya menekan angka konsumsi publik,” ujar KDM.
Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. KDM menyoroti salah satu kendala yang dinilai harus segera diselesaikan, yakni layanan pembayaran listrik yang belum dapat difasilitasi Bank BJB.
“Jawa Barat pengguna listriknya besar. Tapi sampai hari ini bank bjb belum bisa menjadi tempat pembayaran listrik. Saya ingin Direksi PLN membuka ruang bagi Bank Jabar (bjb) agar bisa jadi tempat pembayaran listrik warga,” tegasnya.
Selain itu, KDM menilai sektor pangan perlu diperkuat. Menurutnya, peningkatan produksi telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras menjadi kebutuhan strategis agar daya dukung pangan di Jabar tetap terjaga.
Baca Juga: Wagub Jabar Soroti Adaptasi Regulasi Ketenagakerjaan dan Pentingnya Konsep Kerja Layak
“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” kata dia.
KDM juga menyampaikan kritik terkait keadilan fiskal nasional. Ia menilai banyak perusahaan industri yang beroperasi di Jabar membayar pajak di provinsi lain sesuai kantor pusat, sehingga daerah penghasil tidak menerima bagi hasil optimal.
Baca Juga: Pemkot Bandung Anugerahi 10 Kreator Terbaik
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal,” ujarnya.
Ia meminta desa-desa yang menjadi lokasi industri untuk diprioritaskan pembangunannya, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar pada Kuartal III 2025 tercatat 5,20 persen, melampaui rata-rata nasional 5,04 persen. KDM menyebut capaian ini sebagai bukti efektivitas kerja sama lintas sektor.
“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah rata-rata nasional. Hari ini kita berada di atasnya. Artinya ada kinerja kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan dunia usaha yang berjalan simultan,” ujar KDM.
Baca Juga: Pemkot Bandung Anugerahi 10 Kreator Terbaik
Ia memproyeksikan dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur akan mulai terlihat pada 2026 seiring peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi industri.***