KESATU.CO – DPRD Provinsi Jawa Barat resmi mengesahkan APBD Jawa Barat 2026 senilai Rp30,1 triliun dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan fokus pembangunan infrastruktur dasar akan diarahkan pada penuntasan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat 2026 ditandai dengan penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir gubernur.
Baca Juga: Jabar Gaspol Dukung Target Ekonomi Nasional 8% di Era Prabowo
Anggaran mengalami peningkatan dari rencana awal Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun.
Target Kemantapan Jalan 95 Persen
Dedi Mulyadi menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 95 persen dengan alokasi anggaran Rp4,8 triliun.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru guna memperluas akses pendidikan.
Di sektor kesehatan, Dedi Mulyadi merencanakan pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Libatkan PKK Percepat Penanganan Stunting Jabar
Penanganan Banjir dan Listrik Desa
Penanganan banjir menjadi prioritas melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai.
Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran Rp78 miliar untuk program listrik bagi masyarakat miskin dan Rp473 miliar untuk penerangan jalan umum.
Gubernur Jawa Barat menekankan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Barat harus mengurangi kegiatan yang kurang relevan.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” jelasnya.
Baca Juga: 1,4 Juta Hektar Kawasan Hijau Hilang, Pemprov Jabar Stop Alih Fungsi Lahan
Pembangunan Jalan Desa dengan Pola Swadaya
Tahun 2026 menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun menggunakan sistem beton dengan pola swadaya.
Pemprov Jabar menyediakan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa memperoleh upah.
Baca Juga: Wagub Jabar Soroti Adaptasi Regulasi Ketenagakerjaan dan Pentingnya Konsep Kerja Layak
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” kata Dedi Mulyadi.
Gubernur menyebut terdapat “angka mimpi” Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program berjalan optimal.
“Ada angka mimpi Rp2,1 triliun yang harus diraih. Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian,” tegasnya.
Baca Juga: Gegara SING MANGFAAT, Pemprov Jabar Bawa Pulang Piala di Ajang Bhumandala Award 2025
Raperda Pajak dan Sumber Daya Air
Dedi Mulyadi menyampaikan dua raperda tambahan yang diajukan bersamaan, yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan.
Kedua raperda ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kalau cepat pembahasannya, kedua raperda ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah,” ujarnya.
Gubernur Dedi Mulyadi mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam mewujudkan target pembangunan.
“Untuk itu mohon pada para anggota DPRD semuanya, kita terus berkerja sama mewujudkan seluruh mimpi yang belum diraih, dan mewujudkan seluruh harapan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya.***