KESATU.CO – Musyawarah Majelis Sunda (MMS) secara resmi menyerahkan dokumen strategis Manifesto Peradaban Sunda Raya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Musyawarah Tahunan ke-II MMS yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyambut positif dokumen manifesto tersebut.
Baca Juga: Cegah Longsor hingga Banjir Jabar, Dedi Mulyadi Terapkan Tata Ruang Sunda
Ia menilai gagasan yang tertuang di dalamnya sangat krusial untuk memperkaya khazanah kebijakan Jabar, terutama dalam menata ulang identitas budaya dan lingkungan hidup di Jawa Barat.
“Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah,” ujar Dedi saat memberikan sambutan.
Menurut KDM, pembenahan sungai dan hutan di Jawa Barat sudah menjadi hal yang mendesak untuk mengembalikan jati diri daerah. Upaya ini, menurutnya, memerlukan dukungan penuh dari masyarakat Sunda.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Dorong Bandara Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan RI
“Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan yang menghalangi bakal dibongkar semua. Memuliakan peradaban air,” tegas Gubernur.
Ia juga menyoroti bahwa biaya pemulihan kerusakan ekologis akibat eksploitasi jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan ekonomi sesaat dari penyewaan lahan hutan atau bantaran sungai.
KDM meminta para pengelola hutan untuk segera mengembalikan fungsi lahan dengan menanam tanaman keanekaragaman hayati, bukan lagi fokus pada tanaman produksi semata.
Baca Juga: Om Zein Pastikan Utang DBHP Sebesar Rp.19,7 Miliar Milik Pemkab Purwakarta Akan Dibayar Bulan Ini
Selain aspek lingkungan, KDM juga menyinggung soal penguatan sejarah dengan membentuk tim pengkaji hari lahir Jawa Barat.
Ia menyarankan penetapan hari jadi merujuk pada era pelantikan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, selaras dengan langkah yang telah dilakukan Kabupaten Bogor.
“Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana,” ucapnya.
Sementara itu, Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menjelaskan bahwa Manifesto Peradaban Sunda Raya lahir karena persoalan Sunda saat ini bersifat sistemik dan struktural.
Permasalahan tersebut mencakup ketimpangan fiskal, ekstraksi sumber daya alam yang tidak adil, pendidikan yang tertinggal, hingga kemiskinan rakyat yang masih tinggi.
Dokumen yang diserahkan kepada Dedi Mulyadi ini memuat empat agenda strategis untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Menolak Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional: Sebuah Penghianatan Kepada Rakyat Indonesia
Pertama, penguatan jati diri strategi dan pemajuan kebudayaan Sunda. Agenda ini diwujudkan melalui revolusi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep kerja sama Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah otonom baru yang selektif untuk Sunda Raya, serta peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di tatar Sunda.
Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan. Agenda ini dilakukan melalui audit sistemik proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Baca Juga: Infrastruktur Jabar Dibenahi, Dedi Mulyadi Kebut Normalisasi DAS
Keempat, menciptakan sistem Sunda dan kepemimpinannya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya kepada wakil rakyat asal Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta di DPR, DPD dan DPRD, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, serta pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.
Dokumen strategis ini disusun melalui proses panjang, diawali rangkaian Sawala Maya I dan II, kemudian dimatangkan dalam musyawarah di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 15 November 2025.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, serta Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki.***