KESATU.CO – Kota Bekasi, 30 Desember 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan ekosistem pembiayaan, optimalisasi sektor unggulan, serta perluasan akses keuangan yang inklusif serta berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman dalam pertemuan dengan Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono, di Kota Bekasi pada Selasa (30/12), yang turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bekasi, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Innayatullah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yudianto, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Rita Hartati, serta Kepala Bagian Perekonomian Saut Hutajulu.
Dalam pertemuan tersebut, Darwisman memaparkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bekasi mencapai 5,2 persen, sejalan dengan kinerja perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sektor perdagangan dan jasa, serta aktivitas industri pengolahan yang menunjukkan tren positif. Di sisi sektor jasa keuangan, penyaluran kredit UMKM hingga November 2025 mencapai Rp12,46 triliun, menempatkan Kota Bekasi pada peringkat 5 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Capaian ini mengindikasikan potensi pembiayaan UMKM yang kuat dengan ruang peningkatan yang masih terbuka.
“Capaian ini mencerminkan potensi besar UMKM Kota Bekasi. OJK akan terus mendorong percepatan akses pembiayaan produktif, termasuk melalui penguatan peran Perbankan, baik Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR),” ujar Darwisman.
Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Bekasi berada pada level 5,07, yang tergolong relatif tinggi dan menjadi modal penting untuk mempercepat perluasan inklusi keuangan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sebagai tindak lanjut, JK mendorong pendekatan ekosistem kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK, Bank Indonesia, perbankan, industri asuransi, lembaga pendamping, serta jejaring pasar dan offtaker. Sinergi ini ditujukan agar pembiayaan UMKM terhubung langsung dengan rantai pasok dan pasar, sehingga pembiayaan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono menyampaikan harapan agar OJK Provinsi Jawa Barat terus memberikan pendampingan dan dukungan kebijakan dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
“Kami berharap dukungan OJK terus diperkuat untuk mendorong UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan peran lembaga keuangan di daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Bekasi juga menyoroti potensi ekonomi sirkular melalui pengelolaan 1.321 bank sampah yang saat ini masih menghadapi keterbatasan peralatan dan pemasaran hasil olahan. Ia menilai pengembangan pengelolaan limbah, termasuk produk turunan seperti maggot dan kompos, memiliki permintaan yang besar dan berpeluang menjadi sumber ekonomi produktif bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan keberpihakan kebijakan, pendampingan, serta akses pembiayaan agar bank sampah dan UMKM lingkungan dapat terhubung dengan pasar dan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi mendorong penguatan BUMD perbankan syariah agar memiliki kapasitas, kinerja, dan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan ekonomi daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan produktif dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
Menanggapi berbagai inisiatif tersebut, OJK Provinsi Jawa Barat mendorong optimalisasi peran TPAKD Kota Bekasi dalam penyusunan dan implementasi program kolaboratif tahun 2026 yang selaras dengan kebutuhan UMKM dan pengembangan sektor unggulan daerah. Fokus utama diarahkan pada peningkatan pembiayaan produktif dan penguatan ekosistem usaha agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi yang terarah dan berkesinambungan, OJK Provinsi Jawa Barat menegaskan dukungan terhadap peningkatan akses pembiayaan produktif, penguatan UMKM pada sektor-sektor unggulan, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.