KESATUCO – Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kota Sukabumi mencatat sepanjang tahun 2025 sebagai periode penguatan perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data.
Kepala Bidang PPM Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan berbagai agenda yang dilaksanakan menjadi upaya memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Fokus utama kami adalah memastikan perencanaan pembangunan manusia tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nenden,
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Bursa dan OJK Tetap Berjalan Normal
Pada awal tahun, Bidang PPM mengawali rangkaian kegiatan melalui audiensi bersama Forum Anak Kota Sukabumi, persiapan deklarasi Open Defecation Free (ODF), serta sosialisasi indikator Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Langkah ini menandai komitmen Bappeda dalam mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Memasuki Februari, Bappeda melalui Bidang PPM memperkuat kapasitas aparatur dengan bimbingan teknis Sipantas dan Sepakat, sekaligus melakukan verifikasi efisiensi anggaran 2025. Optimalisasi data kemiskinan dan penilaian KKS menjadi fokus agar kebijakan lebih akurat.
Baca Juga: Interpol Terbitkan Red Notice Muhammad Riza Chalid, Polri Pastikan Keberadaan Terpantau
Pada Maret, Bidang PPM terlibat dalam pendalaman pemeriksaan BPKP, penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kabupaten Layak Anak (KLA), serta verifikasi Rancangan Awal Renja 2026.
“Tahapan ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keselarasan antarprogram pembangunan,” jelas Nenden.
April menjadi momentum penting melalui pembentukan tim pembina posyandu, fasilitasi bantuan keuangan provinsi dan APBN, hingga deklarasi ODF sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat.
Baca Juga: Pemprov DKI Perkuat Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Melalui Modifikasi Cuaca
Isu penurunan stunting dan layanan kesehatan menjadi prioritas pada Mei hingga Juni. Berbagai agenda digelar, mulai dari rapat koordinasi TPPS, advokasi ODF, hingga evaluasi Universal Health Coverage (UHC).
“Capaian layanan kesehatan harus merata dan berkeadilan bagi seluruh warga,” kata Nenden.
Pada Juli hingga Agustus, Bidang PPM menyepakati target stunting bersama provinsi, menetapkan indikator makro RKPD 2026, mengevaluasi TB dan ATM, serta memverifikasi dokumen perencanaan Renja dan Renstra.
Memasuki September dan Oktober, agenda difokuskan pada penguatan pembangunan inklusif melalui temu inklusi, persiapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), verifikasi lapangan ODF, serta roadshow pemenuhan indikator SDGs.
Pada November, Kota Sukabumi meraih penghargaan Swasti Saba KKS dan penghargaan penurunan stunting. Tahun 2025 ditutup dengan rakor TP3S, Musrenbang kelurahan, hingga FGD indikator makro RKPD 2026 tingkat provinsi.
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan,” pungkas