KESATU.CO – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) menumbuhkan empati pada korban bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ajakan ini disampaikan saat upacara peringatan HUT ke-54 Korpri di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (1/12/2025).
“Mari kita tumbuhkan empati dan saling membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,” kata Erwan di hadapan para ASN.
Baca Juga: Dedi Mulyadi ke Kades: Urusan Jalan dan Rumah Miskin Tanggung Jawab Saya
Erwan menjelaskan, empati dapat diwujudkan melalui doa maupun bantuan langsung kepada masyarakat di lokasi bencana.
Menurutnya, meski musibah terjadi di luar wilayah Jawa Barat, ASN sebagai anggota Korpri harus menjadi contoh kepedulian tinggi terhadap bencana yang melanda bangsa Indonesia.
“ASN memiliki peran penting sebagai penggerak, perekat, dan pemersatu bangsa,” ujar Erwan.
Baca Juga: Rakor Stunting, Bobby Maulana Ingatkan Pentingnya Data Akurat
Wagub Jabar juga meminta ASN di wilayahnya tetap siaga menghadapi potensi bencana serupa.
Peristiwa banjir dan longsor di Sumatera harus menjadi pengingat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap bencana sejenis.
“ASN Jawa Barat juga harus siaga guna meminimalisir dampak bencana alam seperti banjir dan longsor yang rawan terjadi di Jawa Barat,” tegasnya.
Dalam momentum HUT ke-54 Korpri, Erwan meminta ASN terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang tulus, profesional, dan berintegritas.
Ia berharap ASN lebih mengutamakan pelayanan publik, menjaga integritas, dan menjauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Saya berharap ASN lebih profesional lagi, lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat, jaga integritas, dan jauh dari KKN,” kata Erwan.
Saat ini anggota Korpri di seluruh Indonesia berjumlah 5,5 juta ASN. Mereka menjadi penggerak utama birokrasi untuk mengimplementasikan APBN senilai Rp3.600 triliun dan APBD Rp1.300 triliun agar efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.***