KESATUCO – Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Golkar Suhud Jayakusuma menyampaikan empat poin rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rapat paripurna DPRD. Terutama menyoroti kondisi fiskal daerah yang menantang dan kebutuhan menjaga kualitas pelayanan publik.
Suhud membuka penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemkot Sukabumi yang dinilai tetap berani mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketidakpastian fiskal.
Ia menilai pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat dengan berupaya menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tetap menyalurkan insentif bagi guru mengaji, marbot masjid, hingga ketua RT dan RW.
Pada rekomendasi kedua, Suhud meminta Pemkot lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Ia menekankan bahwa anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat, salah satunya menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), yang selama ini menjadi capaian penting Kota Sukabumi dalam sektor kesehatan.
Masuk pada poin ketiga, Suhud mengingatkan bahwa seluruh aparatur pemerintahan harus tetap bekerja optimal meskipun kondisi fiskal sedang menurun. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh melemah hanya karena tekanan anggaran.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas, apapun kondisi fiskalnya,” tegasnya.
Rekomendasi keempat menyoroti pentingnya memperkuat fungsi pengawasan internal. Suhud meminta Pemkot memberikan perhatian lebih terhadap anggaran inspektorat agar pengawasan bisa berjalan efektif dan mencegah potensi penyimpangan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperhatikan nasib pegawai administrasi, pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang untuk dapat diusulkan menjadi PPPK sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Perhatian pada pegawai non-ASN bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelayanan publik secara menyeluruh,” pungkasnya