KESATU.CO – Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan siaga bencana Jabar menghadapi potensi ancaman alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Peringatan ini disampaikan mengingat kondisi geografis Jawa Barat yang rawan bencana.
Pria yang akrab disapa KDM ini menekankan, status siaga tidak hanya sekadar imbauan lisan, melainkan harus disertai bukti fisik di lapangan.
Kesiapsiagaan wajib mencakup kelengkapan sarana prasarana memadai serta keberadaan tim reaksi cepat yang siap dikerahkan ke lokasi kejadian.
“Kepala daerah harus punya kesiapan bencana dalam bentuk kelengkapan yaitu sarana dan prarana yang memadai dan tim yang siap turun ke lapangan,” tegas KDM di Bandung, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Dari Anak TK Hingga Lansia, Ribuan Warga Bandung Mainkan Angklung Massal di Stadion UPI
Guna mempercepat respons penanganan, Pemda Provinsi Jabar melakukan terobosan strategis.
Dedi Mulyadi memastikan BPBD Jawa Barat tidak akan lagi menumpuk logistik dan pasukan hanya di pusat kota.
Baca Juga: Geber Digitalisasi Adminduk, Pemkot Bandung Kejar Peningkatan Identitas Kependudukan Digital
Dukungan kepada kabupaten/kota akan diperkuat melalui desentralisasi pusat komando.
KDM memfungsikan lima Kantor Wilayah Gubernur sebagai pusat komando penanganan kebencanaan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Terima Manifesto Peradaban Sunda, Perkaya Khazanah Kebijakan Jabar
Strategi ini diambil agar penanganan pascabencana maupun pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif tanpa birokrasi yang panjang.
Kelima titik strategis yang menjadi markas baru komando kebencanaan tersebut meliputi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Garut.
“BPBD provinsi nanti tidak akan terpusat di Bandung, tapi ada di semua kantor wilayah Gubernur dengan kelengkapannya, dan mulai tahun ini sebagian sudah dibeli,” ujar KDM menjelaskan strategi logistiknya.
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri.
Diperlukan sinergi kuat antara seluruh unsur pemerintah dan masyarakat di bawah koordinasi Pemda Provinsi Jabar.
Baca Juga: Stunting Jabar Turun Drastis, Wagub Erwan Tegaskan Tantangan Masih Berat
Selain respons cepat, aspek mitigasi bencana menjadi kunci utama dalam instruksi KDM.
Ia mencontohkan langkah konkret pencegahan yang selama ini dilakukannya sebagai model yang harus diduplikasi oleh kepala daerah lain.
“Yang sering saya lakukan kan pencegahan. Contoh, saya membenahi aliran sungai itu kan sebenarnya untuk mencegah bencana,” pungkasnya.***