KESATU.CO – Kabar baik untuk masyarakat Jakarta! Program sekolah swasta gratis di Jakarta, yang telah lama dinantikan, tampaknya akan segera memasuki tahap uji coba. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, dan anak-anak Jakarta dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengungkapkan bahwa rencana uji coba ini muncul setelah serangkaian rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta.
“Kemarin kita sudah rapat hampir 3-4 kali dengan Dinas Pendidikan. Mungkin nanti akan diujicoba dulu,” ungkap Ima, Jumat (24/1/2025).
Baca Juga: BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Ajang Peningkatan Kapasitas dan Ekspor UMKM Indonesia
Namun, Ima menegaskan bahwa keputusan akhir terkait program ini tetap berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
“Keputusan tetap ada di Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur,” ujarnya.
Koordinasi dan Regulasi: Kunci Sukses Program Sekolah Swasta Gratis
Baca Juga: Syukurlah, Stok Beras Aman, Bos Bulog: Bisa Penuhi Kebutuhan Ramadan-Idul Fitri 2025
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait implementasi program ini.
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan regulasi yang mendasari program sekolah swasta gratis sesuai dengan aturan.
“Hari ini di Dinas Pendidikan sedang ada pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk membahas itu,” kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Baca Juga: Sayonara Argo Parahyangan, Selamat Datang (Lagi) Sang Legenda: Parahyangan
Selain itu, Dinas Pendidikan juga tengah berdiskusi dengan DPRD untuk memasukkan program sekolah swasta gratis ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.
“Saya belum tahu pasti apakah ini masuk Propemperda, tapi kalau menjadi prioritas, nanti akan ada kesepakatan dengan DPRD,” jelasnya.
Namun demikian, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini.
Realisasi program nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Dukungan Anggaran dan Target Program
Meskipun belum ada alokasi anggaran khusus dalam APBD 2025 untuk program ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, sebelumnya telah menyatakan bahwa anggaran untuk program sekolah swasta gratis telah dimasukkan dalam APBD 2025.
Baca Juga: Jum’at Berkah, Om Zein Berbagi Makan Siang Gratis untuk Penunggu Pasien di RS Bayu Asih Purwakarta
Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.
“Kami sudah melakukan kajian dan Dinas Pendidikan juga sudah mempresentasikan program ini untuk memastikan semua siswa Jakarta bisa sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Khoirudin pada Jumat 4 Oktober 2024 silam.
Latar Belakang dan Tujuan Program
Baca Juga: 8 Tips Aman Merawat Rambut dengan Hair Dryer
Program sekolah swasta gratis ini direncanakan berlaku mulai Juli 2025 untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Kebijakan ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa dari keluarga tidak mampu.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti kekurangan kursi di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Baca Juga: Dukung Tanam Jagung di Sukabumi, Begini Kata Wakil Ketua Dewan
“Sekolah swasta gratis ini akan memperluas penerimaan siswa dan menyelesaikan masalah kekurangan kursi di sekolah negeri. Ini juga untuk membantu sekolah swasta menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan siswa,” ungkap Justin, Minggu 10 November 2024.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI tidak berencana menambah sekolah baru, melainkan memperluas kerja sama dengan sekolah swasta.
Justin menambahkan, kerja sama semacam ini sudah dilakukan melalui skema PPDB Bersama, yang melibatkan 406 sekolah swasta untuk menampung 8.426 siswa pada 2024.
Tantangan Implementasi dan Penyesuaian KJP Plus
Meskipun sudah ada kesepahaman, beberapa hal teknis masih perlu dibahas, seperti daya tampung sekolah swasta, penyetaraan infrastruktur dengan sekolah negeri, dan mekanisme penyaluran KJP Plus. Untuk mendukung program ini, KJP Plus akan disesuaikan.
Salah satu perubahan adalah mekanisme penyaluran bantuan yang direncanakan beralih dari tunai ke nontunai guna mencegah penyalahgunaan.
Baca Juga: BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun, Dorong Pertumbuhan UMKM Nasional
KJP Plus sendiri merupakan program strategis untuk membantu anak usia 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Dana bantuan ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti uang saku, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dengan adanya program sekolah swasta gratis ini, diharapkan kesenjangan kualitas pendidikan dapat berkurang, dan anak-anak Jakarta dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata.***