KESATU.CO — Ketidakpastian ekonomi global, gejolak geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya biaya hidup menjadi tantangan yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat. Di tengah situasi tersebut, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam forum diskusi bertajuk pentahelix yang mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat sekaligus mencari solusi yang dapat dijalankan secara bersama-sama.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengatakan kondisi ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi perekonomian nasional. Mulai dari konflik geopolitik global, kebijakan perdagangan internasional, hingga kenaikan harga energi dunia turut memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dilihat secara terpisah dari kondisi tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan baik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas pasar, mengendalikan gejolak harga, serta mencegah praktik penimbunan barang yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya stimulus dan relaksasi tertentu bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah berbagai tantangan yang ada.
“Yang terpenting adalah bagaimana inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” demikian salah satu pokok pemikiran yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Asep Mulyadi menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan dampak nyata daripada sekadar pelaksanaan program pemerintah. Menurut dia, berbagai keluhan yang diterima dari masyarakat menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan oleh banyak kalangan, bahkan setelah pandemi Covid-19 berakhir.
Ia mengatakan, masyarakat menilai keberhasilan sebuah kebijakan bukan dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, seluruh pemangku kebijakan dituntut untuk memastikan setiap program mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga: Momen Hangat Supian Suri Kunjungi Lembur Harepan, Puji Konsep Pertanian Saepul Bahri Binzein
“Yang dilihat masyarakat bukan sekadar program berjalan, tetapi apakah program itu memberikan dampak terhadap kehidupan mereka atau tidak,” ujarnya.
Asep menambahkan bahwa penyelesaian persoalan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Banyak persoalan yang berkaitan dengan kebijakan nasional sehingga memerlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski demikian, ia menegaskan setiap pihak tetap memiliki peran yang dapat dilakukan sesuai kewenangannya masing-masing. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, berbagai tantangan diyakini dapat dihadapi secara lebih efektif.
Pandangan serupa disampaikan Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan. Ia menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat yang paling terdampak oleh kondisi ekonomi.
Menurut Cecep, salah satu fungsi utama pemerintah adalah menjaga stabilitas, distribusi, dan pemerataan kesejahteraan. Karena itu, setiap kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi sulit, pemimpin seharusnya menjadi pihak pertama yang merasakan konsekuensi dari kebijakan yang diambil, bukan justru masyarakat yang berada di lapisan bawah.
“Keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan publik,” katanya.
Dari sisi dunia usaha, Perry Tristianto menyoroti tantangan yang dihadapi para pelaku bisnis, mulai dari meningkatnya biaya operasional hingga berbagai regulasi yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan. Ia menilai pelaku usaha pada prinsipnya mendukung berbagai kebijakan pemerintah selama penerapannya dilakukan secara adil dan konsisten kepada seluruh pihak.
Menurut Perry, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun potensi tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing produk dalam negeri dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang.
Ia juga menyoroti tingginya pola konsumsi masyarakat yang dapat menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional apabila mampu dikelola secara optimal.
Forum pentahelix tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah membutuhkan dukungan akademisi untuk menghadirkan kebijakan berbasis kajian ilmiah. Pelaku usaha membutuhkan regulasi yang mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara masyarakat memerlukan kebijakan yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, kolaborasi menjadi kata kunci yang terus mengemuka. Ketika pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat mampu duduk bersama dalam satu meja dialog, peluang untuk melahirkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan menjadi semakin terbuka.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang dijalankan.