KESATU.CO, PURWAKARTA – Direktur PT Lan Sena Jaya sekaligus pengembang Perumahan Benteng Mutiara Mas (BMM) Alan Suherlan, menjadi saksi pada penangan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Senin 25 Mei 2026.
Kedatangan Alan kali ini bertujuan untuk menyerahkan kelengkapan dokumen dan administrasi yang diminta oleh tim penyidik kejaksaan.
Diketahui, Alan yang juga pengembang Perum Sindang Jaya Permai Cijantung saat ini tengah bermasalah dengan warga sejak Tahun 2017. Pasalnya, Fasilitas Umum (Fasum) dan jalan utama perum tersebut tidak terealiasi.
Baca Juga: UMKM Indonesia: Tulang Punggung Ekonomi yang Dibiarkan Menanggung Beban Sendiri?
“Kami datang hanya untuk menyerahkan kelengkapan berkas yang diminta oleh Kejaksaan,” ungkap Kuasa Hukum Alan, Muhammad Irayadi, S.H., kepada awak media di lokasi.
Dia menjelaskan bahwa kliennya tidak menjalani pemeriksaan baru pada hari ini. Alan sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejari Purwakarta pada Selasa (19/5/2026) lalu.
Baca Juga: KDM: Kodam Siliwangi Bagian Hidup Rakyat Jabar
“Pada pemeriksaan sebelumnya, ada sekitar lebih dari 20 pertanyaan dari penyidik kejaksaan kepada saksi H. Alan Suherlan,” kata Irayadi.
Meski demikian, pihak kuasa hukum enggan membeberkan substansi materi serta arah pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama proses pemeriksaan tersebut.
Mantan Bupati Purwakarta Turut Diperiksa Di hari yang sama, Kejari Purwakarta juga memanggil mantan Bupati Purwakarta periode 2018-2023, Anne Ratna Mustika.
Perempuan yang akrab disapa Ambu Anne tersebut hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait pengembangan perkara dugaan gratifikasi yang sama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Purwakarta masih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi terkait:
Substansi pemeriksaan para saksi.
Status hukum pihak-pihak yang terlibat.
Detail materi perkara dugaan gratifikasi kendaraan mewah tersebut.
Namun demikian proses penyelidikan masih berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya ketetapan hukum yang inkrah. ***