KESATU.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp2,287 triliun pada Tahun Anggaran 2025.
Program ini dirancang untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat.
Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi menjelaskan, ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Program ini berfokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.
“Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala,” ujar Agung di Bandung, Rabu (3/12/2025).
Dari total 361 paket konstruksi yang disusun pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2).
Baca Juga: 8.164 PPPK Paruh Waktu Dilantik, DPRD Sukabumi Sebut Tonggak Baru Perbaikan Layanan Publik .
Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun, sebagian besar untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.
Paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan.
Paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang memerlukan tindakan segera.
Baca Juga: Kolaborasi Dengan Pusat, Dedi Mulyadi Prioritaskan Infrastruktur dan Citarum di Jabar
DBMPR juga mengalokasikan anggaran melalui BTT untuk mendukung penanganan khusus maupun respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan.
menambahkan, kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Angka ini merupakan akumulasi jalan berstatus baik dan sedang.
“Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Pada kondisi jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.
Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak.
Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai sepenuhnya dan 139 paket tengah berjalan di lapangan. Selain itu, terdapat 98 paket yang masih berada dalam proses pengadaan.
Agung memastikan setiap progres fisik maupun administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja.
Seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik di lapangan terus dimonitor agar paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar.
Baca Juga: Cegah Bencana, Gubernur Dedi Mulyadi Larang Tebang Pohon di Jabar
Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.
“Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah,” kata Agung.***