KESATUCO – Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PPP, Muchendra, meminta Wali Kota Sukabumi untuk meninjau ulang rencana pengalihan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menjadi program padat karya.
Menurutnya, perubahan tersebut sebaiknya diberlakukan mulai tahun 2026, bukan di tengah tahun anggaran berjalan seperti saat ini.
Ia menegaskan bahwa anggaran P2RW tahun 2025 sudah disahkan DPRD, sehingga pemerintah daerah wajib menjalankannya sesuai peruntukan. “Kalau ada laporan di beberapa RW yang kurang sesuai, cukup dilakukan evaluasi dan perbaikan. Tidak ada alasan P2RW dihentikan,” ujar Muchendra.
Baca Juga: Bawaslu Kota Sukabumi Dorong Pengawasan Partisipatif dan Libatkan Disabilitas dalam Demokrasi
Pemerintah sebelumnya berdalih bahwa perubahan program dilakukan karena adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, setelah memeriksa dokumen tersebut, Muchendra menyatakan tidak ditemukan pelanggaran signifikan terkait pelaksanaan P2RW.
Meski mengkritik kebijakan tersebut, Muchendra tetap mengapresiasi komitmen pro-rakyat pemerintahan Wali Kota Ayep Zaki, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menyoroti kerja keras Kepala BPKPD Galih dalam mendorong pencapaian target pendapatan daerah.
Baca Juga: KDM: Program Pemda Provinsi Jabar Sudah Selaras dengan Arahan Presiden di Pidato Kenegaraan
Terkait isu pengusaha besar yang diduga mengemplang pajak, Komisi 2 bersama Badan Anggaran sedang melakukan kajian atas selisih pembayaran yang seharusnya diterima daerah.
Muchendra juga mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menutup potensi kebocoran pajak.
Di sisi lain, ia turut merespons positif aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengangkat isu strategis daerah, meski menyayangkan ketidakhadiran wali kota saat aksi berlangsung. Ia memastikan pertemuan antara mahasiswa dan wali kota telah dijadwalkan untuk membahas aspirasi tersebut.
Muchendra menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan merupakan bentuk dukungan konstruktif. “Fraksi PPP akan selalu mengingatkan wali kota jika ada kebijakan yang perlu disesuaikan, supaya semua program berjalan optimal,” katanya.
Ia berharap, pemerintah kota mampu menyeimbangkan inovasi dengan kesinambungan program yang telah terbukti memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Inovasi penting, tapi kesinambungan program juga krusial agar dampaknya dirasakan nyata oleh warga,” tegasnya.
Muchendra juga menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum setiap perubahan kebijakan, termasuk melibatkan DPRD dan perwakilan masyarakat agar pelaksanaan di lapangan tidak menuai penolakan.
Baca Juga: OJK DAN PEMPROV JAWA BARAT LUNCURKAN PROGRAM TABUNGAN KURBAN ASN “BEREHAN”
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh RW dan elemen masyarakat tetap aktif mengawal pelaksanaan P2RW tahun ini, agar anggaran digunakan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.