KESATU.CO – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memaparkan strategi dan langkah konkret Pemprov Jabar dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Grand Mercure Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Dalam Movev KIP yang digelar Komisi Informasi Pusat ini, Erwan menegaskan bahwa penguatan keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jabar Istimewa.
Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan secara transparan dan akuntabel.
Erwan menyebut, selain melalui jejaring komunikasi resmi perangkat daerah, transparansi juga dioptimalkan melalui akun media sosial Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
“Ya salah satunya lewat medsos Pak Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan juga OPD. Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik,” ujar Wagub Erwan Setiawan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Izinkan ASN Jabar Libur Saat Ibu Sakit atau Ulang Tahun
Ia menambahkan, Diskominfo Jabar juga bergerak aktif memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Inovasi dan Program Sampai Pelosok
Selain mengoptimalkan kekuatan media sosial, Erwan menjelaskan Pemprov Jabar menerapkan strategi pemerataan informasi hingga pelosok melalui program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.
Baca Juga: Indosat dan SMK Walang Jaya Perkuat Model Pembelajaran Berbasis Praktik Lewat Inisiatif Kios
Program ini dihadirkan untuk memastikan pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat dan responsif.
“Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat,” tutur Erwan.
Baca Juga: Libatkan Marinir! Dedi Mulyadi Prioritaskan Tata DAS Jabar Per Blok
Meskipun baru 10 bulan memimpin bersama Gubernur Dedi Mulyadi, berbagai inovasi telah dilahirkan untuk memperkuat layanan informasi publik.
Inovasi tersebut meliputi Portal Jabarprov, JSite, Hotline Jabar, Sapawarga, Ekosistem Data Jabar, Dashboard Jabar, Jabar Saber Hoaks, hingga layanan aduan warga di Saung Kapeurih Lembur Pakuan dan Bale Pananggeuhan Gedung Sate.
Dengan berbagai langkah tersebut, Wagub Erwan Setiawan menargetkan Pemprov Jabar dapat mempertahankan predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 melalui konsistensi kebijakan, inovasi, dan strategi penyebaran informasi yang terus diperkuat.
Baca Juga: Kas Daerah Jabar Tembus Rp2,28 Triliun, Disokong Kuat dari PBBKB
Perkuat Komunikasi dan Perangi Hoaks
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Kami memahami beberapa kabupaten/kota tengah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait,” jelas Adi.
Baca Juga: Libatkan Marinir! Dedi Mulyadi Prioritaskan Tata DAS Jabar Per Blok
Pembinaan ini bertujuan tidak hanya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam menghadapi maraknya hoaks.
Koordinasi rutin dilakukan untuk memastikan PPID dapat memvalidasi informasi secara cepat dan tepat sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.***