PurwakartaUpdate.com — Perkembangan ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren positif pada paruh kedua tahun 2026.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama DPMPTSP Jabar, realisasi investasi di Tanah Pasundan mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026.
Angka fantastis ini menyumbang sekitar 17,2 persen dari total investasi nasional sekaligus menempatkan Jawa Barat di posisi teratas se-Indonesia.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus mendorong iklim investasi kondusif.
Kendati demikian, KDM menekankan bahwa indikator keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya angka nominal, melainkan dari dampaknya terhadap penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Terima kasih pada semua pihak, bahwa investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung.
Menyeimbangkan Dinamika PHK dan Serapan Kerja
Gubernur Dedi Mulyadi tidak menampik bahwa tantangan ketenagakerjaan di Jawa Barat masih cukup kompleks.
Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta melimpahnya angkatan kerja baru menjadi tantangan nyata yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Meski angka PHK terbilang dinamis, KDM menilai pergerakan pasar kerja di Jawa Barat tetap menunjukkan mobilitas yang positif berkat masuknya investasi baru.
“Memang angka PHK cukup lumayan, tapi semuanya tertutupi oleh ketersediaan lapangan kerja. Ada yang berhenti, ada yang masuk, dan ingat ketika dia berhenti, ada yang masuk lagi kerja,” jelas KDM.
Secara akumulatif, realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat sepanjang periode Januari hingga September 2026 telah mencapai Rp229,1 triliun.
Dari total investasi tersebut, DPMPTSP Jawa Barat mencatat penyerapan tenaga kerja mencapai 399.003 orang yang tersebar di sektor manufaktur, pergudangan, hingga ritel.
Beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi, Karawang, Bogor, dan Subang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Mengoptimalkan Layanan Transparan “Nyari Gawe”
Sebagai bentuk komitmen dalam mempertemukan pencari kerja dan dunia industri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengandalkan aplikasi digital Nyari Gawe.
Aplikasi yang dikembangkan oleh Disnakertrans dan Diskominfo Jabar ini dirancang untuk menyajikan proses rekrutmen yang transparan dan efisien.
“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” tegas Dedi.
Berdasarkan data aplikasi Nyari Gawe hingga 21 Oktober 2026, tercatat sebanyak 728.085 pencari kerja telah mengajukan sekitar 2,4 juta lamaran.
Namun, dari 803 perusahaan yang terdaftar, baru 230 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi, dan sebanyak 1.282 pelamar terkonfirmasi diterima melalui platform tersebut.
Secara sebaran wilayah pencari kerja di aplikasi ini, Kabupaten Subang mencatat angka tertinggi dengan 92.172 orang, disusul Kabupaten Karawang (79.110 orang), Kabupaten Bekasi (52.852 orang), Kabupaten Purwakarta (43.380 orang), dan Kabupaten Bandung (42.159 orang).
Terdapat pula sekitar 41.036 pencari kerja yang berasal dari luar wilayah Jawa Barat.
Sinergi Pemerintah Mendorong Investasi Berkelanjutan
Melihat ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan posisi pada aplikasi, KDM menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah untuk terus menggairahkan masuknya modal ke Jawa Barat.
“Jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja. Dan itu tugas kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat,” pungkasnya.
Pemprov Jabar optimis, dengan menjaga iklim investasi yang aman dan kemudahan perizinan, ekspansi industri di wilayah kian meluas sehingga mampu menampung lebih banyak tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.***