KESATU.CO – Demo mahasiswa bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ hendaknya tidak dibaca secara dangkal sebagai kegaduhan jalanan. Unjuk rasa ini bisa dikatakan sinyal politik yang lahir dari tekanan ekonomi, kegelisahan fiskal, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara. Ketika mahasiswa menyoroti harga BBM, harga kebutuhan pokok, pemborosan APBN, Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan perluasan peran aparat dalam ruang sipil, mereka sebenarnya sedang mengajukan satu pertanyaan dasar. Apakah negara sedang membuat kebijakan berdasarkan kebutuhan publik, atau sekadar menjalankan agenda besar tanpa uji kelayakan yang memadai?
Diagnosis pertama perlu diarahkan pada krisis prioritas. Negara boleh memiliki program besar. Negara juga boleh memiliki ambisi pembangunan yang luas. Namun, kebijakan publik tidak cukup diuji dari besar kecilnya niat. Produk regulasi harus diuji dari ketepatan sasaran, kemampuan fiskal, desain pelaksanaan, dan mekanisme koreksinya. Jika APBN 2026 mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan. Pemerintah harus mampu menjelaskan biaya per penerima, kualitas gizi, standar keamanan pangan, rantai pengadaan, model pengawasan, dan dampak aktual terhadap kelompok rentan. Tanpa itu, program sosial berisiko berubah menjadi proyek politik yang mahal.
Riswanda (2026) menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak reaktif, melainkan berbasis bukti, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan yang terlalu dominan dari atas sering gagal membaca kebutuhan lapangan. Jalan keluarnya adalah kebijakan yang melibatkan aktor lintas sektor, komunitas, dan data lapangan melalui pendekatan yang lebih resilien. Dalam konteks MBG, pemerintah tidak cukup mengandalkan komando pusat. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi sekolah, orang tua, pemerintah daerah, ahli gizi, BPOM, BPKP, BPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil.
Diagnosis kedua menyangkut jarak antara angka makro dan pengalaman mikro rakyat. Inflasi nasional dapat terlihat terkendali di atas kertas. Meskipun, rakyat tidak hidup dari rata-rata statistik. Rakyat hidup dari harga beras, minyak goreng, bensin, ongkos transportasi, biaya sekolah, dan biaya makan harian. Ketika harga BBM dan bahan pokok menjadi keluhan publik, pemerintah tidak boleh menjawabnya hanya dengan narasi stabilitas makro. Pemerintah harus menunjukkan peta kelompok terdampak, skema kompensasi, simulasi dampak harga energi terhadap kemiskinan, serta strategi menjaga daya beli rumah tangga. Tanpa penjelasan itu, data makro akan kehilangan legitimasi sosial.
Diagnosis ketiga menyangkut organisasi pelaksana. Struktur organisasi bukan sekadar susunan kotak di dinding kantor. Struktur harus menjadi instrumen hidup yang menuntun pembagian kerja, koordinasi, tanggung jawab, dan kecepatan respons (Riswanda dan Risnawati, 2026). Ini penting karena banyak kebijakan gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena organisasi pelaksananya lambat, terfragmentasi, dan tidak jelas rantai tanggung jawabnya. MBG, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi energi, dan pengendalian harga pangan semua membutuhkan mesin organisasi yang presisi. Jika kewenangan tumpang tindih, data tidak sinkron, vendor tidak diawasi, dan pengaduan publik tidak ditindaklanjuti, maka kebijakan akan bocor sejak tahap implementasi.
Baca Juga: Om Zein Disambut Heboh di Cigelam, Ribuan Warga Purwakarta Serbu Layanan Gempungan
Koperasi Desa Merah Putih juga perlu diuji dengan prinsip yang sama. Koperasi adalah gagasan ekonomi rakyat yang kuat jika tumbuh dari kebutuhan warga. Namun, koperasi dapat menjadi beban baru jika dibangun secara top-down, tergesa-gesa, dan lebih sibuk mengejar target administratif daripada membangun kapasitas ekonomi desa. Pemerintah harus menjelaskan sumber modal, tata kelola, audit sosial, kapasitas pengurus, model bisnis, dan indikator keberhasilannya. Koperasi tidak boleh menjadi saluran rente baru. Kopdes semestinya dijabarkan sebagai institusi ekonomi warga yang transparan dan produktif.
Isu berikutnya lebih sensitif, yaitu kekhawatiran terhadap perluasan peran aparat dalam ruang sipil. Ini bukan sekadar isu legal formal, tapi lebih menyangkut arah demokrasi. Negara demokratis membutuhkan aparat yang kuat, tetapi kekuatan itu harus berada dalam batas hukum dan akuntabilitas sipil. Ruang sipil tidak boleh diisi oleh logika komando. Jabatan sipil harus bekerja dengan logika pelayanan publik, transparansi, partisipasi, dan evaluasi terbuka. Bila batas ini kabur, demokrasi melemah bukan karena pemilu hilang, tetapi karena tata kelola sipil perlahan kehilangan watak sipilnya.
Karena itu, respons pemerintah terhadap demo mahasiswa seharusnya bukan defensif. Pemerintah perlu menjawab dengan audit kebijakan. Pertama, lakukan moratorium ekspansi MBG selama tiga bulan untuk menguji keamanan pangan, efektivitas anggaran, dan kesiapan pelaksana. Kedua, ubah MBG dari model universal cepat menjadi model bertahap berbasis risiko gizi, terutama untuk daerah stunting tinggi, ibu hamil, ibu menyusui, sekolah rentan pangan, dan wilayah 3T. Ketiga, buka dashboard publik yang memuat jumlah penerima, biaya per porsi, vendor, standar gizi, laporan insiden, realisasi anggaran, dan hasil audit. Keempat, bentuk audit lintas lembaga dengan melibatkan BPK, KPK, BPKP, BPOM, Ombudsman, pemerintah daerah, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil. Kelima, siapkan kompensasi langsung bagi kelompok terdampak kenaikan BBM dan pangan. Keenam, tegaskan batas aparat dalam jabatan sipil melalui aturan yang jelas dan dapat diawasi publik.
Mahasiswa tidak selalu benar dalam semua rumusan tuntutannya. Namun, negara keliru besar jika membaca protes ini hanya sebagai gangguan politik. Demo ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ adalah alarm kebijakan. Ia memberi peringatan bahwa APBN harus dijaga, program besar harus diaudit, harga hidup harus dijawab, dan demokrasi harus dirawat. Tugas pemerintah bukan membungkam alarm. Tugas pemerintah adalah memeriksa sumber masalahnya, memperbaiki desain kebijakannya, dan membuktikan bahwa negara masih bekerja dengan akal sehat publik. (Riswanda, P.hd /*Akselerator Kebijakan)