KESATUCO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pembangunan desa yang saling terhubung sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia tersebut.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (1Desember 2025.
Dalam sambutannya, Dedi menyoroti kompleksitas permasalahan pembangunan di wilayah Sukabumi, mulai dari kerusakan lingkungan, akses jalan antardaerah, hingga keterbatasan infrastruktur desa.
Baca Juga: Inflasi Kota Sukabumi Masih Berfluktuatif, Pemkot Andalkan Pangan Murah Jelang Akhir Tahun
Menurutnya, semua persoalan itu hanya dapat diselesaikan apabila jalur konektivitas desa–kota hingga antarkabupaten dibangun secara serius dan berkelanjutan.
“Permasalahan di Sukabumi ini kompleks. Kalau ingin persoalannya selesai, titip perbaikan kerusakan alam dan infrastruktur yang terkoneksi antara kabupaten dan kota,” kata Dedi.
Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh jalan desa di wilayahnya dapat terhubung dan dibeton pada akhir 2027.
Baca Juga: Wabup Sukabumi Tekankan Sportivitas, Dorong Lahirnya Atlet Tangguh Lewat BK Porprov XV
Target ini dinilai ambisius mengingat anggaran APBD Provinsi Jawa Barat pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp27 triliun. Meski begitu, Dedi tetap optimistis bahwa program pembangunan tersebut akan terwujud melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan pengutamaan sektor infrastruktur dasar.
“Konektivitas itu penting. Tahun 2027 seluruh jalan desa harus terkoneksi dan dibeton. Sebagai gubernur yang mewakili pemerintah pusat, saya bertanggung jawab. Kalau ada jalan rusak di Sukabumi, jangan salahkan bupati, salahkan gubernurnya,” ujarnya menegaskan.
Dengan konektivitas desa yang kuat, ia menilai geliat ekonomi lokal akan meningkat, mobilitas masyarakat semakin mudah, serta kualitas pelayanan publik dapat merata hingga ke pelosok.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Serahkan Laporan Reses: Minta Pemkot Prioritaskan Curahan Hati Masyarakat Kecil
Selain membahas infrastruktur, Dedi Mulyadi juga menyoroti pola pikir para kepala desa yang menurutnya perlu mengalami perubahan.
Ia mengingatkan para pemimpin desa agar tidak terjebak pada keluhan terkait keterbatasan anggaran. Pemerintah provinsi, kata dia, akan mengambil peran lebih besar dalam menangani kebutuhan infrastruktur vital seperti jalan desa, rumah warga miskin, perbaikan aliran sungai, hingga penataan lingkungan.
“Saya ingin kepala desa tidak lagi bicara soal kekurangan anggaran. Urusan jalan, rumah warga miskin, hingga aliran sungai, dan infrastruktur lainnya akan ditangani pemerintah provinsi,” tambahnya.
Dedi menekankan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan di tingkat paling bawah. Oleh sebab itu, orientasi kerja kepala desa harus diarahkan pada pelayanan masyarakat dan pembangunan jangka panjang, bukan hanya sekadar pengelolaan anggaran desa.
Pelantikan Apdesi Merah Putih Kabupaten Sukabumi periode 2025–2030 menjadi momentum bagi gubernur untuk menguatkan sinergi antara desa dan pemerintah provinsi.
“Saya berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjadi mitra pemerintah yang aktif, kritis, dan produktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa,” pungkasnya