KESATU.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan meminta Institut Pertanian Bogor (IPB) menghitung kerugian negara akibat alih fungsi lahan di Jawa Barat, termasuk proyek Eiger Camp di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Hal ini disampaikannya menyusul penyegelan Eiger Camp oleh Satpol PP Jawa Barat karena dugaan pelanggaran lingkungan.
“Nanti hari Senin berkirim surat ke IPB untuk meminta pakar IPB menghitung problem kerugian negara yang ditimbulkan karena alih fungsi lahan. Baik aspek keuangan maupun lingkungan. Jadi dari situ nanti akan dijadikan dasar melakukan evaluasi terhadap perizinan,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas, Rabu (2/4/2025).
Dedi menyebut bahwa Jawa Barat kini sudah mencapai tingkat yang mencemaskan akibat banyaknya tambang dan bangunan liar.
Baca Juga: Terungkap! Ini Rahasia BRI Borong 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A
“Semua di Jawa Barat. Kan ini bukan hanya Eiger ya, berbagai bangunan dan tambang liar. Tambang liar di Jawa Barat kan lebih dari 200 tambang. Ini kan Jawa Barat sudah sampai pada tingkat mencemaskan,” katanya.
Menurut Gubernur Jabar, kondisi gunung, aliran sungai, hingga pembangunan rumah di Jawa Barat sangat memprihatinkan.
Baca Juga: Bupati Purwakarta Om Zein Segera Bangun Jalan Akses Wisata Taman Batu, Tapi Ada Syaratnya
Ia menekankan bahwa tugasnya sebagai gubernur adalah menghilangkan seluruh kecemasan tersebut. Dedi Mulyadi juga menyerahkan proses penegakan hukum terkait alih fungsi lahan kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kalau saya lebih pada membangun kesadaran publik,” tambahnya.
Baca Juga: Ternyata Ada Fakta Menerik Dibalik HUT ke 111 Kota Sukabumi, Ini Buktinya
Diketahui, proyek pembangunan Eiger Camp yang berlokasi di kaki Gunung Tangkuban Parahu telah disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat pada Jumat (28/3/2025).
Penyegelan dilakukan karena proyek tersebut membuka lahan di kawasan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VIII, tepatnya di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Awas Tipu-tipu Saat Lebaran, BRI Bagikan Tips Terhindar dari Kejahatan Siber
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jawa Barat, Supriyono, menjelaskan bahwa langkah penyegelan merupakan instruksi langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi.
“Instruksi dari KDM jelas, hentikan kegiatan karena ini tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Apalagi ini bisa menimbulkan efek negatif, yakni bencana banjir dan longsor,” kata Supriyono.***