KESATU.CO, EMPAT LAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan sekaligus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (07/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, SH., MH, didampingi Wakil Ketua DPRD, Dr. Wulan Purnamasari. Turut hadir para ketua komisi serta seluruh anggota DPRD.
Baca Juga: Bupati Musi Rawas Ratna Machmud dan Danrem 044/Gapo Pererat Sinergi di Danau Aur
Dari pihak eksekutif, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, Sekretaris Daerah, serta jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Rapat paripurna dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD yang berisi catatan, kritik, serta rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Memasuki sesi lanjutan pada pukul 13.00 WIB, agenda difokuskan pada penyampaian pendapat akhir fraksi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Empat Lawang, doa bersama, hingga penutupan rapat.
Baca Juga: KDM Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Autentik di Hadapan Pasis Sesko TNI
Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, SH., MH menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kami di DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kinerja pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Empat Lawang, Dr. Wulan Purnamasari menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.
Baca Juga: Bupati Musi Rawas Ratna Machmud dan Danrem 044/Gapo Pererat Sinergi di Danau Aur
“Melalui rapat ini, kami berharap seluruh rekomendasi benar-benar menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti secara konkret demi peningkatan pembangunan serta pelayanan publik,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah, sekaligus menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab. ***