KESATU.CO – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan memprioritaskan penanganan banjir Bandung Raya pada tahun 2026.
Langkah ini diambil setelah Pemprov Jabar menyelesaikan program serupa di Karawang, Bekasi, dan sebagian Kabupaten Bogor.
Dedi Mulyadi menegaskan penataan kawasan tidak bisa ditunda meski berpotensi menuai penolakan warga.
Baca Juga: Ancaman Keuangan Digital Meningkat, OJK Ingatkan Masyarakat Lebih Waspada Modus Penipuan Baru
“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang. Memang pada musim kemarau akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).
Program komprehensif ini mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, reboisasi kawasan pegunungan, hingga menghidupkan kembali danau-danau alami yang berubah menjadi permukiman.
Baca Juga: OJK Dorong Masyarakat Berinvestasi Secara Aman dengan Memahami Risiko Sejak Awal
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengidentifikasi akar masalah banjir berulang di Kabupaten Bandung berasal dari kerusakan kawasan hulu seperti Ciwidey dan Pangalengan. Hasil koordinasi dengan Bupati Bandung menemukan praktik alih fungsi lahan yang meningkatkan volume dan kecepatan arus air.
“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur. Inilah dampak dari yang Saudara lakukan. Semoga pelaku pengrusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” tegasnya.
Baca Juga: Wagub Erwan Tegaskan Perlindungi Keberagaman Budaya dalam Ranperda Pemajuan Kebudayaan Jabar
Perubahan perkebunan teh menjadi lahan sayuran bukan satu-satunya penyebab. Menjamurnya kawasan wisata turut mengubah daerah resapan air menjadi bangunan permanen.
Ditambah permukiman di sempadan sungai yang memperparah rendaman saat debit air naik.
Baca Juga: 8.164 PPPK Paruh Waktu Dilantik, DPRD Sukabumi Sebut Tonggak Baru Perbaikan Layanan Publik .
Untuk memulihkan kondisi, Dedi Mulyadi menyiapkan tiga strategi utama.
Pertama, mengembalikan tata ruang ke fungsi alam dengan memperbanyak ruang hijau.
KDM menyadari langkah ini akan memicu reaksi keras karena banyak pihak selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat.
Kedua, menghentikan total alih fungsi lahan. Seluruh aktivitas perubahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayur akan dihentikan.
“Mereka yang mengalihfungsikan lahan harus mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya agar tidak menimbulkan sedimentasi ke Sungai Citarum,” ucapnya.
Ketiga, pembangunan bendungan di Kertasari sebagai solusi pengendalian banjir jangka panjang. Proyek infrastruktur ini dirancang untuk mengatur debit air secara lebih efektif.
Dedi Mulyadi menekankan keberhasilan program ini bergantung pada sinergi Pemda Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Pemprov Jabar.
Kolaborasi diperlukan untuk memulihkan danau-danau kecil yang kini berubah menjadi kawasan permukiman dan bisnis.***