KESATUCO – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, terkait pengangkatan Ubaydillah sebagai Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan sekaligus Plt dan Dewan Pengawas di sejumlah BUMD.
Menurut Danny, mengaitkan rapor merah keuangan BUMD dengan penunjukan Ubaydillah merupakan argumentasi yang tidak relevan.
“Kalau alasannya rapor merah lalu dikaitkan dengan keberadaan Pak Haji Ubaydillah, menurut saya tidak ada korelasi. Pada masa 2020 hingga 2023, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Justru Kota Sukabumi berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu kota terbaik dalam penanganan pandemi,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Sukabumi Jadikan Aspirasi Warga Sebagai Landasan Kebijakan
Danny yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Sukabumi menegaskan, kinerja BUMD dan ASN selama masa pandemi tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal untuk menetapkan penilaian negatif, apalagi digunakan sebagai dasar pengangkatan individu tertentu dalam posisi strategis.
Danny menilai, argumentasi tersebut berisiko menyinggung banyak pihak, termasuk ASN yang telah berkontribusi dalam membangun Kota Sukabumi.
“Saya berharap Pak Wali lebih fokus pada alasan kenapa Pak Haji Ubaydillah dipercaya, daripada mempermasalahkan hal-hal lain yang justru bisa menimbulkan polemik,” tegasnya.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Tekankan Transformasi Digital dan Integritas dalam Pengembangan UMKM
Ia juga menyoroti adanya anggapan bahwa pengangkatan Ubaydillah dilakukan karena tidak adanya ASN yang memiliki kapabilitas dalam mengawasi BUMD.
Menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
“Jadi kami mohon kepada Pak Wali untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi. Jangan sampai menyinggung banyak pihak, termasuk ASN juga,” tegasnya.
Baca Juga: Ketua TP-PKK Kota Sukabumi: Budaya Harus Jadi Kekuatan Sosial dan Pembangunan
Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyatakan bahwa penunjukan Ubaydillah dilakukan secara objektif, berdasarkan data keuangan BUMD dalam beberapa tahun terakhir yang menurutnya menunjukkan rapor merah.
“Saya menggandeng kawan dan sahabat saya, namanya Ubaydillah di tim Komunikasi, dan itu bukan menduduki jabatan ASN. Kemudian saya minta saudara Ubaydillah ini menduduki Plt-Plt Dewas karena objektif. Kita punya data tahun 2020, 2021, 2022 tentang keuangan Bunut, PDAM, Waluya, BPR—ada datanya, dan akan saya buka rapor merah keuangannya,” ungkapnya.