KESATU.CO, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Barat.
Untuk kesebelas kalinya secara beruntun, Pemkab Purwakarta sukses menyabet predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan prestisius ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Purwakarta dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Penyerahan Penghargaan di BPK Jawa Barat
Apresiasi tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Hadir untuk menerima penghargaan tersebut Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (yang akrab disapa Om Zein).
Prosesi penyerahan ini juga didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, serta Sekretaris Daerah (Sekda), Sri Jaya Midan.
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menegaskan adanya sinergi yang kuat dalam pengawasan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemkab Purwakarta.
11 kali berturut-turut mempertahankan predikat WTP bukanlah hal yang mudah dan memerlukan konsistensi tinggi dari seluruh instansi terkait.
Komitmen Om Zein untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Purwakarta yang telah mendukung jalannya roda pemerintahan yang bersih.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta, DPRD, serta dukungan berbagai pihak.
Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Om Zein usai menerima penghargaan tersebut.
Menurutnya, Opini WTP dari BPK ini bukan sekadar piagam di atas kertas, melainkan sebuah tanggung jawab besar.
Pemerintah daerah berkomitmen agar setiap rupiah dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Mengapa Opini WTP 11 Kali Berturut-turut Ini Penting?
Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemda telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berikut adalah beberapa dampak positif dari bertahannya predikat WTP bagi Purwakarta:
• Kepercayaan Publik Meningkat: Masyarakat menjadi lebih percaya bahwa pajak dan anggaran daerah dikelola secara jujur.
• Daya Tarik Investasi: Tata kelola keuangan yang bersih menjadi sinyal positif bagi para investor untuk masuk ke Purwakarta.
• Potensi Insentif Fiskal: Pemerintah pusat sering kali memberikan insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemda yang konsisten meraih WTP.
Dengan keberhasilan menyabet WTP ke-11 ini, Kabupaten Purwakarta di bawah kepemimpinan Saepul Bahri Binzein membuktikan bahwa mereka mampu mempertahankan standar tertinggi dalam administrasi keuangan negara di era modern.***