KESATU.CO – Penulis; Riswanda, P.hd.
Perdebatan bansos dan judi online mudah berubah menjadi pengadilan moral. Narasinya sederhana: penerima bantuan sosial bermain judol, maka bantuan harus dicabut. Namun kebijakan publik tidak boleh berhenti pada rasa kesal. Pertanyaan yang lebih tajam ialah: negara sedang memperbaiki akurasi perlindungan sosial atau sedang menghukum keluarga miskin karena perilaku satu anggota rumah tangga?
Data memang memberi alasan untuk waspada. Menteri Sosial menyebut lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat baru menerima bansos pada triwulan II 2026 setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini kabar baik karena berarti ada warga yang sebelumnya tercecer mulai masuk radar negara. Tetapi PPATK juga menemukan 571.410 NIK penerima bansos terlibat sebagai pemain judi online sepanjang 2024, dengan deposit Rp957 miliar dan 7,5 juta transaksi. Kemensos kemudian mencoret 228 ribu penerima dan mendalami sekitar 375 ribu lainnya. Di saat yang sama, BPS mencatat kemiskinan September 2025 masih 8,25 persen atau 23,36 juta orang; kemiskinan desa 10,72 persen dan kota 6,60 persen.
Di sinilah disiplin data diperlukan. ‘Nalar Kebijakan’ mengingatkan bahwa perencanaan nasional yang efektif harus berbasis praksis, yaitu menyentuh penyebab mendasar, bukan bereaksi tergesa-gesa. Ia juga menekankan perlunya bertanya siapa ‘penerima dampak akhir’ dari solusi kebijakan (Riswanda, 2023). Dalam kasus bansos-judol, penerima dampak akhir bukan hanya pemilik rekening. Ada anak, lansia, ibu tunggal, penyandang disabilitas, atau anggota keluarga lain yang mungkin tidak ikut bermain judol, tetapi ikut menanggung akibat pencabutan bantuan.
Diagnosisnya harus dibuat berlapis. Pertama, ada masalah inclusion error: orang yang tidak layak atau rekening bermasalah masih menerima bantuan. Kedua, ada exclusion error: warga miskin yang layak justru belum terdaftar, sehingga masuknya 470 ribu KPM baru harus dibaca sebagai koreksi penting. Ketiga, ada misuse risk: dana yang semestinya menopang konsumsi dasar bocor ke ekosistem judi online. Kesalahan membaca tiga lapis ini akan melahirkan kebijakan malas: semua yang terindikasi judol dipukul rata.
Padahal, judol bukan sekadar deviasi moral individu. PPATK menyebut perputaran uang judi online hingga Oktober 2025 mencapai Rp155 triliun, turun dari Rp359 triliun pada 2024, tetapi tetap masif. Artinya, ini industri predatoris yang masuk ke ruang paling rapuh: rumah tangga berpendapatan rendah, pekerja informal, keluarga terlilit utang, dan warga yang mudah tergoda ilusi “menang cepat”. Negara tidak boleh menjadikan penerima bansos sebagai wajah tunggal masalah, sementara bandar, rekening penampung, promotor digital, dan sistem pembayaran abu-abu tidak dipukul lebih keras.
Jalan keluar? Keputusan kebijakan bergantung pada proses pengambilan keputusan; basis data penting, tetapi memahami data tidak boleh sekadar memanipulasi angka untuk membenarkan efisiensi. Fakta harus dibedakan dari nilai (Riswanda, 2024). Maka indikasi transaksi judol harus diperlakukan sebagai sinyal risiko, bukan vonis otomatis. Rekening bisa dipakai pihak lain, nominal bisa berbeda makna antar rumah tangga, dan transaksi kecil sesekali tidak setara dengan aktivitas berulang bernilai besar.
Usulan yang bisa dieksekusi jelas. Pertama, buat klasifikasi risiko tiga tingkat. Risiko rendah, penandanya mulai dari transaksi kecil, jarang, tidak berulang; tindakannya peringatan, edukasi, pemantauan. Risiko sedang, cek indikator transaksi berulang dan signifikan terhadap nilai bansos; bantuan tetap jalan, tetapi wajib konseling sosial-keuangan. Risiko tinggi, tinjau frekuensi tinggi, nominal besar, indikasi rekening aktif untuk judol; lakukan penangguhan sementara, verifikasi lapangan, hak sanggah, baru keputusan.
Kedua, jangan cabut seluruh bantuan keluarga secara otomatis. Bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, anak, lansia, dan disabilitas harus dilindungi. Untuk kasus risiko tinggi, sebagian bantuan dapat diubah menjadi voucher kebutuhan pokok atau pembayaran langsung layanan dasar. Ketiga, wajibkan hak sanggah 14 hari kerja, kanal luring di desa/kelurahan, serta pemulihan otomatis bila data keliru. Keempat, buka dashboard triwulanan: jumlah KPM baru, keluar, alasan keluar, jumlah sanggahan, dan persentase sanggahan diterima.
Literasi kebijakan publik adalah awal kecakapan tafsir regulasi; kualitas respons pemerintah bergantung pada seberapa jauh, kapan, di mana, bagaimana, dan menurut kacamata siapa regulasi berpijak (Riswanda, 2023). Maka ukuran keberhasilan bukan berapa banyak nama dicoret, melainkan berapa banyak keluarga miskin yang tepat dibantu, berapa kebocoran ditutup secara adil, dan berapa korban judol diselamatkan. Bansos harus tepat sasaran. Tetapi lebih penting lagi: bansos harus tepat cara