KESATU.CO, PURWAKARTA — Jawa Barat kembali menjadi sorotan terkait ketimpangan kondisi ekonomi daerah.
Kota Bekasi, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan Upah Minimum Kota (UMK) tertinggi secara nasional, ternyata masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya angka pengangguran terbuka.
Fenomena kontradiktif ini menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), saat melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri Kota Bekasi.
Dalam agenda peninjauan yang dipandu langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, KDM menumpahkan perhatiannya pada besarnya potensi industri yang berbanding terbalik dengan serapan tenaga kerja lokal.
Kehadiran ribuan pabrik dan kawasan industri manufaktur di wilayah Kota maupun Kabupaten Bekasi seharusnya mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.
Menyoroti Kontradiksi UMK Tinggi dan Angka Pengangguran
Berdasarkan data terbaru, angka pengangguran terbuka di Kota Bekasi memang mengalami penurunan dari 7,82 persen pada tahun sebelumnya menjadi 7,33 persen.
Namun, bagi KDM, angka tersebut masih tergolong tinggi mengingat besarnya skala industri yang berdiri di wilayah Bekasi.
Tercatat ada lebih dari 2.600 kawasan pabrik di Kabupaten Bekasi serta ribuan zona industri manufaktur di area Kota Bekasi.
KDM menegaskan bahwa ketersediaan ribuan kawasan industri tersebut mestinya menjadi jaminan bahwa angka pengangguran bisa ditekan secara drastis hingga ke titik terkecil.
“Dengan ribuan pabrik yang berdiri di Bekasi, seharusnya angka pengangguran bisa ditekan drastis. Ini yang harus kita cari jalan keluarnya bersama,” tegas KDM di sela-sela kunjungannya.
Solusi Pragmatis: Kolaborasi Balai Latihan Kerja (BLK)
Merespons sorotan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa Pemkot Bekasi sejauh ini terus berupaya mengentaskan pengangguran melalui program upskilling (peningkatan kompetensi) dan pemagangan bagi para pencari kerja lokal.
Mendengar penjelasan tersebut, KDM langsung memberikan instruksi cepat dan pragmatis tanpa membuang anggaran.
Ia meminta agar gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang berlokasi di Bekasi segera dimanfaatkan secara bersama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov dan Pemkot Bekasi.
KDM melarang keras penganggaran untuk pembangunan gedung BLK baru jika aset yang sudah ada bisa dioptimalkan bersama.
“Gini saja, kerja sama program pakai bareng-bareng. Daripada gedungnya nganggur, diisi pelatihan. Saya izinkan, enggak usah bangun baru, mendingan PKS saja,” perintah KDM secara tegas.
Dalam kesempatan itu, KDM juga menyoroti alokasi anggaran daerah sebesar Rp 9 miliar untuk program penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang dinilai minim peminat.
Karakteristik warga Bekasi berbeda dengan daerah lain seperti Indramayu atau Sukabumi, di mana warga Bekasi cenderung lebih memilih bekerja di daerah sendiri ketimbang merantau ke luar negeri.
Instruksi Rekrutmen Online Mingguan Lewat Media Sosial
Saat ini, tercatat ada sekitar 2.800 posisi lowongan kerja kosong di kawasan industri Bekasi yang belum terisi.
Untuk memastikan transparansi dan mempermudah akses warga lokal, KDM memberikan arahan inovatif kepada Wali Kota Bekasi.
KDM meminta Wali Kota Bekasi untuk memanfaatkan akun media sosial resminya sebagai sarana pengumuman lowongan kerja secara rutin setiap minggu.
Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi dan praktik percaloan tenaga kerja.
“Bikin lowongan kerja online di media sosial Pak Wali tiap minggu, sambil di ruangan saja. Walikota Bekasi mengumumkan lowongan kerja online. Bangun jalannya sudah bagus, tamannya bagus, tinggal penganggurannya harus berkurang,” pesan KDM.
Aksi Humanis Di Tengah Kunjungan Kerja
Di luar agenda resmi dan instruksi tegas terkait ketenagakerjaan, kunjungan kerja KDM di kawasan industri Bekasi diwarnai oleh aksi sosial yang menyentuh hati.
KDM menyempatkan diri mendatangi seorang ibu pedagang nasi bungkus berstatus janda yang berjualan di sekitar kawasan pabrik.
Tanpa ragu, KDM memborong 50 bungkus nasi dan membagikannya secara gratis kepada para buruh serta petugas keamanan di lokasi.
Momen hangat dan penuh keakraban tersebut langsung disambut antusias oleh para pekerja kawasan industri yang mengapresiasi perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap masyarakat kecil.
Melalui integrasi fasilitas pelatihan, transparansi rekrutmen digital, dan sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi, diharapkan angka pengangguran di Kota Bekasi dapat turun secara signifikan dalam waktu dekat.***