KESATU.CO, PURWAKARTA— Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terus bergerak cepat merumuskan berbagai langkah strategis untuk melindungi ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat perlindungan di sektor biaya pendidikan dan kesehatan.
Menurut KDM, pemenuhan dua kebutuhan dasar ini menjadi kunci utama dalam memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) dan perjudian online (judol) yang kian marak.
Pesan tegas tersebut disampaikan KDM saat menghadiri kegiatan FinExpo 2026 yang berlangsung di Trans Studio Mall (TSM) Bandung pada Kamis (29/10/2026), dilansir dari laman Bisnis.com
Acara yang mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” ini menjadi momentum penting bagi KDM untuk mengingatkan masyarakat akan vitalnya pengelolaan keuangan keluarga yang bijak serta peran aktif pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial.
Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Kebutuhan Dasar
Dalam pandangannya, KDM menilai bahwa tekanan ekonomi yang menimpa keluarga kerap bersumber dari beban biaya kesehatan dan pendidikan yang tinggi.
Ketika anggota keluarga sakit atau harus membayar biaya sekolah anak, tidak sedikit warga yang terdesak hingga akhirnya mengambil jalan pintas dengan berutang kepada penyedia jasa pinjol berbiaya tinggi, atau bahkan tergiur iming-iming judol.
Oleh karena itu, KDM menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk menanggung sebagian beban tersebut.
Dengan jaminan pendidikan dan kesehatan yang memadai, aset-aset keluarga dapat terlindungi dan warga tidak perlu lagi mengorbankan masa depan mereka demi memenuhi kebutuhan pokok dasar.
Stop Gaya Hidup “Kajeun Tekor Asal Kesohor”
Selain mengharapkan peran pemerintah, KDM juga meminta warga Jawa Barat untuk secara sadar mengubah pola pikir dan kebiasaan dalam mengelola keuangan.
Ia mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan gaya hidup di luar batas kemampuan hanya demi memenuhi tuntutan sosial atau menjaga gengsi semata.
Secara khusus, KDM menyoroti kebiasaan sebagian warga yang rela berutang puluhan juta rupiah hanya untuk menggelar pesta pernikahan yang mewah.
Ia membagikan pengalamannya saat menghadiri sebuah acara pernikahan di Majalengka, di mana sang tuan rumah mengaku meminjam uang hingga Rp25 juta demi hajatan tersebut.
“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin, nyicil kumaha isukan,” ujar KDM.
Ia meminta masyarakat membuang jauh-jauh falsafah lama “kajeun tekor asal kesohor” (biar rugi asal terkenal/gengsi).
Menurutnya, pengeluaran yang dipaksakan demi pengakuan sosial hanya akan menjadi beban finansial yang berkepanjangan bagi masa depan keluarga.
“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam mengelola keuangan,” tegasnya.
Program Beasiswa ITB dan Asuransi Kesehatan 2027
Sebagai bentuk langkah konkrit dari pemerintah provinsi, KDM mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan program beasiswa khusus bagi 1.000 anak Jawa Barat yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Cita-cita besarnya adalah memfasilitasi anak-anak berprestasi dari latar belakang miskin tersebut agar bisa mengenyam pendidikan di kampus ternama, Institut Teknologi Bandung (ITB).
Tak hanya di bidang pendidikan, KDM juga merancang jaring pengaman sosial di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pada tahun 2027 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pemberian perlindungan asuransi kesehatan serta asuransi kecelakaan kerja yang menjangkau hingga 5,4 juta warga.
Langkah terobosan ini diharapkan mampu menjadi benteng kokoh yang melindungi warga Jawa Barat dari risiko finansial tak terduga, sekaligus mewujudkan inklusi keuangan yang sehat dan menyejahterakan masyarakat.***