KESATU.CO, SUKABUMI Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan arah APBD 2027 tidak berhenti pada efisiensi anggaran. Setiap program dan belanja daerah dituntut memiliki hasil yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Sukabumi Asep Japar dalam jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Jawaban tersebut dibacakan Wakil Bupati Sukabumi Andreas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Asep dalam jawaban tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan dan catatan fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang efektif, efisien, transparan, sekaligus memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Sukabumi akan menggenjot optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Strateginya antara lain melalui digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, hingga pengembangan sejumlah sektor potensial.
Potensi pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti akan didorong menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, pemerintah memastikan optimalisasi pendapatan tersebut tidak dilakukan dengan membebani masyarakat kecil.
Sementara pada sisi belanja, pemerintah tetap menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas. Dalam Raperda APBD 2027, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 31,16 persen dan kesehatan 18,95 persen dari belanja daerah.
Belanja infrastruktur juga diarahkan lebih selektif. Fokusnya mencakup ruas jalan strategis, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, hingga akses menuju kawasan wisata.
Tak hanya itu, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor yang dinilai menjadi penggerak ekonomi daerah, mulai dari pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM, koperasi, hingga percepatan penurunan stunting.
Asep menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebatas memangkas belanja. Efisiensi harus memastikan anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
