KESATU.CO, SUKABUMI – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk kembali mempertegas arah pembangunan. Bupati Sukabumi Asep Japar menekankan, bertambahnya usia daerah harus diikuti komitmen menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Asep Japar saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rangka Milangkala Kabupaten Sukabumi ke-156 di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (10/9/2026).
Menurut Asep, HJKS bukan sekadar perayaan sejarah Kabupaten Sukabumi, melainkan momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah pembangunan ke depan.
“Memperingati hari jadi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali tekad dan komitmen serta menguatkan sinergi dan kolaborasi membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih maju dan sejahtera,” kata Asep.
Ia menyebut pembangunan saat ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Infrastruktur, hunian layak, pendidikan, hingga penguatan ekonomi menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.
Di bidang infrastruktur, salah satunya dilakukan melalui program TUMANINAH atau Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah. Program tersebut menyasar perbaikan jalan kabupaten serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Persoalan tempat tinggal masyarakat juga menjadi perhatian melalui program Rumah Sakinah dan Rumah Layak Huni. Selain perbaikan rumah tidak layak huni, pemerintah juga mendorong penyediaan air bersih serta pembangunan hunian tetap dan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana.
Pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia, Pemkab Sukabumi menjalankan sejumlah program, di antaranya Generasi Mencerang, Pemuda Berkarya Sukabumi Berdaya, TRENDI atau Pesantren Melek Digital, serta Beasiswa Bupati Sukabumi.
Sementara itu, penguatan ekonomi diarahkan dengan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM-IKM, dan pariwisata.
Asep mengatakan potensi tersebut harus mampu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka lapangan dan peluang usaha bagi masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan tema HJKS ke-156, yakni “Memacu Agroindustri, Memajukan Pariwisata.”
Asep menilai pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Sukabumi. Namun, potensi itu harus dibangun secara terintegrasi agar manfaatnya tidak berhenti pada sektor tertentu, melainkan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tantangan pembangunan, lanjutnya, masih cukup besar. Karena itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Sinergi antara Pemkab Sukabumi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.
“Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pandangan positif terhadap pembangunan Kabupaten Sukabumi disampaikan Asda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sumasna.
Ia menyebut perekonomian Kabupaten Sukabumi pada 2025 tumbuh 5,69 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, capaian tersebut perlu menjadi pijakan untuk memperkuat agroindustri dan pariwisata. Pengembangannya harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan kemajuan daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen.
Ia menilai pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan terus berlanjut.
Sejumlah capaian daerah turut menjadi bagian dari refleksi HJKS ke-156. Di antaranya penghargaan di bidang pariwisata dan UMKM, dukungan terhadap swasembada pangan, predikat Kabupaten Layak Anak, serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya atas laporan keuangan daerah.