KESATU.CO – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membuat terobosan kebijakan humanis dengan mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di Jawa Barat untuk tidak masuk kantor saat ibu mereka sedang sakit atau sedang merayakan ulang tahun.
Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi terhadap nilai keluarga.
Ia menegaskan bahwa produktivitas pegawai di era digital tidak lagi ditentukan oleh kehadiran fisik di kantor, melainkan oleh capaian kinerja dan kualitas perencanaan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Libatkan PKK Percepat Penanganan Stunting Jabar
“Bagi ASN yang ibunya sakit, apalagi sakit stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya orang yang sangat mencintai ibu,” tegas pria yang akrab disapa KDM tersebut saat memberikan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Tak hanya saat sakit, KDM juga memberikan kelonggaran khusus pada momen bahagia orang tua.
“Saya juga memberikan ruang bagi ASN. Ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor,” tambahnya.
Baca Juga: Indosat dan SMK Walang Jaya Perkuat Model Pembelajaran Berbasis Praktik Lewat Inisiatif Kios
KDM menjelaskan bahwa kerja fleksibel kini sangat dimungkinkan berkat dukungan teknologi.
Menurutnya, pegawai tetap bisa produktif menyelesaikan tanggung jawabnya meski sambil mengasuh anak atau merawat orang tua di rumah. Secara prinsip, progres pekerjaan harus sesuai tupoksi dan tuntas dijalankan.
“Saya sendiri sebagai gubernur jarang bekerja di kantor. Keliling mengeksekusi setiap masalah di berbagai tempat,” ujarnya.
Baca Juga: Sertifikasi BNSP Kian Diminati, Chef dari Berbagai Daerah Padati Uji Kompetensi Batch 3
Kebijakan fleksibilitas ini juga dinilai mampu mengefisiensikan anggaran negara. Berkurangnya kepadatan di kantor akan menurunkan biaya operasional seperti pemakaian listrik, air, hingga penggunaan internet dan bahan bakar.
Dedi Mulyadi juga menegaskan produktivitas diukur dari kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, dan kompetensi ASN, bukan dari banyaknya pegawai yang hadir di kantor.
Oleh karenanya, Gubernur Jabar itu meminta Kepala BKD dan Sekda untuk mengatur teknisnya agar kantor tidak dipenuhi orang yang tidak produktif.
“Nanti diatur oleh Kepala BKD dan Pak Sekda. Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif,” kata KDM.
Di sisi lain, perhatian berbeda diberikan kepada ASN Jawa Barat yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi.
KDM berkomitmen meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai yang bertugas menutup tambang ilegal, serta mengawasi pembangunan infrastruktur vital.
Baca Juga: Sertifikasi Chef Jadi Kunci Dapur Aman: Asesor Rahmi Farida Tekankan Pentingnya Standar Profesional
“Tetapi juga, saya berkomitmen, bagi para pegawai lapangan, yang penuh dengan resiko, resiko menutup tambang, resiko dari ancaman, mengawasi pekerjaan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, segala macam, Saya pun akan meningkatkan tunjangan,” pungkasnya.***