KESATUCO – Hilangnya anggaran Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dalam APBD Kota Sukabumi 2026 menuai perhatian serius Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Samsul.
Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Reses Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025–2026 di Kampung Leles RT 03 RW 16, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh.
Dalam pertemuan tersebut, Agus menegaskan P2RW merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat karena langsung menyentuh pembangunan di tingkat RW.
Baca Juga: Peringati HPN 2026, PWI Kota Sukabumi Ziarah dan Tabur Bunga
Namun, ia menyayangkan program tersebut kembali dihapus dari APBD murni 2026, meski sebelumnya sempat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025.
“Program ini sebenarnya sudah terbukti manfaatnya. Tahun 2025 sempat dihapus, tapi bisa kembali lewat perubahan anggaran. Sekarang di 2026 malah dihapus lagi,” kata Agus.
Menurut Agus, penghapusan P2RW menunjukkan belum kuatnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berbasis kewilayahan.
Baca Juga: Realisasi BPHTB Lampaui Target, Ayep Zaki Dorong PAD Sukabumi Naik Rp650 Miliar
Padahal, melalui P2RW, berbagai kebutuhan mendesak warga seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan dapat ditangani secara cepat dan tepat sasaran.
“Ini bukan soal nominal besar atau kecil. Pembangunan di RW itu kecil-kecil, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus memastikan pihaknya akan terus mendorong agar P2RW kembali dianggarkan, khususnya dalam APBD Perubahan 2026.
Baca Juga: Pemkab Sukabumi Perkuat Infrastruktur Publik
Ia menyebut, hingga saat ini P2RW masih menjadi satu-satunya instrumen pembangunan berbasis wilayah yang benar-benar efektif.
“Kalau tidak ada P2RW, pembangunan di tingkat RW akan sulit berjalan. Karena itu kami akan perjuangkan agar di perubahan anggaran 2026 program ini bisa hidup kembali,” tegasnya.
Agus juga berharap Pemerintah Kota Sukabumi dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan hingga ke lingkungan terkecil.
Menurutnya, pembangunan yang terpusat tanpa menyentuh wilayah akan menciptakan ketimpangan.
Baca Juga: Kadisdik Jabar Sampaikan Pesan Penting dari KDM, Ingin Seluruh Siswa Cinta Alam Sejak Dini
“Pembangunan harus dirasakan sampai ke bawah. Jangan sampai warga di lingkungan merasa tertinggal,” ucapnya.