KESATU.CO – Upaya membangun budaya antikorupsi di Jawa Barat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas elemen. Dewan Pengurus Daerah Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat menggagas forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi.
Kegiatan yang digelar di Gedung Merdeka ini menjadi ruang temu antara organisasi kepemudaan, lembaga negara, dan masyarakat sipil dalam merumuskan langkah strategis menghadapi praktik korupsi yang masih menjadi tantangan serius.
Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahadian, menilai pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada penegakan hukum semata. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat sebagai benteng utama dalam melawan praktik tersebut.
“Korupsi harus dilawan bersama. Masyarakat perlu dibekali pemahaman dan keberanian untuk berperan aktif,” ujarnya, Jumat (10/04/2026).
Menurut Dian, keterlibatan organisasi kepemudaan menjadi krusial dalam membangun nilai integritas sejak dini. Ia menyebut sinergi dengan KPK sebagai langkah konkret untuk memperkuat edukasi sekaligus mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Pemilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi kegiatan dinilai bukan tanpa alasan. Bangunan bersejarah itu menjadi simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan, yang kini dimaknai ulang sebagai perjuangan melawan korupsi.
Dalam forum tersebut, KNPI Jawa Barat juga mengumumkan rencana pembentukan posko pengaduan dugaan korupsi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran tanpa harus berhadapan dengan prosedur yang rumit.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan publik berbasis partisipasi masyarakat. Sekretaris DPD KNPI Jawa Barat, Asep Andriana, menyebut keterlibatan warga sebagai elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.
Baca Juga: Pemkot Gandeng UTB, Perkuat SDM Siap Bersaing di Level Global
Selain itu, KNPI juga tengah merancang pembentukan badan pengawas independen yang berfokus pada isu korupsi. Badan ini direncanakan bekerja secara mandiri tanpa afiliasi politik, dengan tujuan menjaga objektivitas dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami ingin menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk melapor. Independensi menjadi prinsip utama,” kata Dian.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya membangun ekosistem sosial yang menolak praktik korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sektor birokrasi, pelayanan publik, maupun aktivitas sehari-hari.
Peserta yang hadir dari berbagai kalangan menyambut positif inisiatif ini. Mereka berharap kolaborasi antara KNPI dan KPK tidak berhenti pada diskusi, melainkan berlanjut dalam program nyata yang berdampak langsung di masyarakat.
Dengan semakin luasnya keterlibatan generasi muda dan masyarakat sipil, Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat fondasi integritas publik. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.