KESATUCO – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan sekadar saat bencana melanda.
Hal itu ia sampaikan ketika meninjau sejumlah titik terdampak banjir serta bangunan yang roboh setelah hujan lebat mengguyur wilayah Sukabumi pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Bobby menilai curah hujan ekstrem yang kembali terjadi menjadi peringatan bahwa strategi mitigasi jangka panjang perlu segera diperkuat, terutama di kawasan rawan genangan dan longsor.
Baca Juga: KINERJA PERBANKAN JAWA BARAT TUMBUH POSITIF DAN TERJAGA STABIL
Menurut Bobby, kunci utama dalam mencegah banjir adalah memastikan sistem drainase berfungsi optimal. Mulai dari perbaikan fisik, normalisasi saluran, hingga pembersihan rutin harus berjalan konsisten dan tidak boleh lagi ditunda.
“Drainase yang tidak memadai akan selalu jadi sumber masalah. Kita harus benahi, normalisasi, dan pastikan tidak ada penyumbatan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan sampah yang kerap menghambat aliran air. Bobby meminta masyarakat lebih tertib dalam membuang sampah, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan di titik-titik rawan penumpukan.
Baca Juga: Hadiri Pertemuan Tahunan BI, Jawa Barat Siap Perkuat Kolaborasi Ekonomi
Ia menekankan pentingnya edukasi publik serta gerakan kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang.
Bobby menambahkan bahwa sebagian persoalan banjir di Kota Sukabumi dipengaruhi kondisi wilayah hulu yang masuk administrasi Kabupaten Sukabumi. Karena itu, kerja sama antardaerah perlu diperkuat.
“Penanganan banjir tidak bisa mengandalkan kota saja. Kita perlu kerja sama hulu–hilir agar penanganannya benar-benar tuntas,” jelasnya.
Baca Juga: Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana
Meski fokus pada langkah jangka panjang, Bobby tetap meminta camat dan lurah untuk menginventarisasi kerusakan akibat banjir serta potensi longsor.
“Data tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan lanjutan, termasuk percepatan program Rutilahu pada awal 2026,” pungkasnya.