KESATUCO – Di tengah gelombang pengetatan anggaran nasional yang memangkas transfer keuangan daerah Kota Sukabumi sebesar Rp159 miliar, Wali Kota Sukabumi menunjukkan sikap politik yang tidak goyah.
Alih-alih mundur atau menunda program, ia justru menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap mengejar target-target besar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama jajaran eksekutif, legislatif, dan Forkopimda, Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang berat bukan alasan untuk melemahkan pelayanan publik. Justru sebaliknya, situasi ini menjadi ujian komitmen dan keberanian pemerintah daerah untuk tetap berada di garis depan pembangunan.
Wali Kota menyebut sejumlah persoalan strategis yang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Di antaranya adalah pengangguran, kemiskinan pada kelompok desil 1–5, stunting, serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Permasalahan ini dinilai mendesak dan tidak boleh ditunda hanya karena ruang fiskal semakin sempit.
Selain itu, upaya pemerataan layanan di sektor pendidikan, pemenuhan infrastruktur dasar, dan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi agenda yang ditekankan Wali Kota sebagai kewajiban moral pemerintah kepada masyarakat.
“Meskipun anggaran terpangkas, kebutuhan warga tidak boleh tertunda. Kita harus hadir, karena itu bagian dari tanggung jawab politik kita,” tegas Wali Kota.
Baca Juga: Cegah Bencana, Gubernur Dedi Mulyadi Larang Tebang Pohon di Jabar
Di balik keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Sukabumi tetap menyiapkan langkah operasional untuk tahun 2026. Wali Kota mengumumkan rencana pembangunan infrastruktur lanjutan senilai Rp20 miliar, yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah dan pelayanan dasar publik.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin momentum pembangunan berhenti, terlebih pada sektor-sektor strategis yang menopang pertumbuhan daerah jangka panjang.
Wali Kota juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi aset daerah yang selama ini belum produktif, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi agenda strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga: Hutan di Tanah Pasundan Kritis! Pemprov Jabar Berlakukan Moratorium Penebangan
“Kita harus memastikan setiap aset, setiap rupiah, bekerja untuk rakyat. Dengan itu, kita bisa memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Wali Kota menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dengan fiskal yang menyempit, kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan Kota Sukabumi dalam menghadapi tantangan.
Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas, memperkuat sinergi, dan memastikan program prioritas tetap bergerak meski anggaran menurun drastis.
“Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus bersama-sama menjaga arah pembangunan Kota Sukabumi,” pungkasnya.