KESATU.CO, PURWAKARTA— Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi membatalkan rencana pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Kendati tanpa suntikan dana pinjaman eksternal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh program pembangunan infrastruktur prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan tetap berjalan maksimal.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan keuangan yang cermat dan berorientasi pada efisiensi menjadi kunci utama Pemprov Jabar dalam menjaga ritme pembangunan daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan fasilitas publik yang memadai tanpa harus membebani keuangan daerah di masa depan.
Fokus Selesaikan Target Pembangunan Infrastruktur 2026
Di tengah tantangan dinamika fiskal daerah, Gubernur KDM menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur.
Pemprov Jabar menargetkan seluruh pekerjaan fisik dapat tuntas seratus persen dalam kurun waktu dua setengah bulan ke depan.
“Kita sedang ngebut agar dalam dua setengah bulan kedepan semua pekerjaan dapat selesai dan tercapai target hingga 100 persen.
Uangnya cukup tidak? Insyaallah kita kelola keuangan dengan baik. Meski dana bagi hasil tertunda, kita tetap ngebut membangun,” ujar Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan.
Pencepatan proyek infrastruktur ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari perbaikan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, hingga pembenahan fasilitas publik masyarakat. KDM optimistis, dengan manajemen anggaran yang disiplin, target pembangunan tahun anggaran 2026 dapat terealisasi secara optimal.
Permohonan Maaf KDM Atas Kemacetan Akhir Pekan
Masifnya pengerjaan infrastruktur jalan di berbagai titik Jawa Barat berdampak pada kelancaran lalu lintas, terutama pada akhir pekan. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur KDM menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para wisatawan maupun warga lokal yang perjalanannya terganggu.
Saat ini, Pemprov Jabar sedang gencar melakukan perbaikan jalan melalui perkerasan aspal (hotmix) maupun pengecoran beton (rigid pavement) di jalur-jalur strategis pariwisata dan urat nadi perekonomian daerah.
“Untuk itu kami memohon maaf kepada para wisatawan yang datang ke Jawa Barat di akhir pekan ini jika di beberapa titik terjadi kemacetan. Hal tersebut terjadi karena saat ini Pemprov Jabar sedang fokus melakukan percepatan perbaikan jalan, baik pengaspalan hotmix maupun pembetonan,” tutur KDM.
Ia menambahkan bahwa ketidaknyamanan sementara ini dilakukan demi menghadirkan infrastruktur jalan yang mulus, aman, dan tahan lama bagi seluruh pengguna jalan di Jawa Barat.
Solusi Tunda Bayar: Bebas Beban Bunga Pinjaman
Mengenai kondisi keuangan daerah, Dedi Mulyadi tidak memungkiri adanya defisit atau kekurangan ruang fiskal.
Namun, Pemprov Jabar memilih skema pengelolaan mandiri dibandingkan harus mengambil alokasi utang dari lembaga pembiayaan seperti PT SMI.
Salah satu mekanisme rasional yang diterapkan adalah skema tunda bayar (deferred payment). Melalui skema ini, pelaksanaan kegiatan pembangunan tetap diselesaikan pada tahun berjalan 2026, sedangkan kewajiban pembayarannya akan dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2027.
“Kita optimalkan saja anggaran yang ada, paling nanti akan ada tunda bayar. Yaitu kegiatan 2026 akan dibayarkan tahun 2027. Untung buat pemerintah, sebab tetap bisa membangun tanpa terbebani pinjaman dan beban bayar bunga utang,” tegas KDM.
Langkah taktis ini dinilai sebagai keputusan fiskal yang bijak. Selain menghindarkan daerah dari jeratan bunga pinjaman jangka panjang, skema ini memastikan roda perekonomian Jawa Barat tetap bergerak melalui proyek-proyek pembangunan yang terus berjalan.
Komitmen Mewujudkan Jawa Barat Istimewa
Kebijakan membatalkan pinjaman PT SMI sekaligus mengoptimalkan APBD Jabar 2026 menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga integritas dan kemandirian fiskal.
Dengan kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada hasil, Gubernur Dedi Mulyadi membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas bagi seluruh warga Jawa Barat.***