KESATU.CO — Generasi Indonesia Bertutur menyoroti perubahan teknologi, korupsi, banjir informasi, hingga kebudayaan yang dinilai ikut menentukan arah Indonesia ke depan.
Empat persoalan itu dibahas dalam forum Generasi Indonesia Bertutur di Epicentrum XXI, Jakarta, Jumat, 4 September 2026.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan ruang publik yang semakin dipengaruhi teknologi digital. Menurutnya, demokrasi membutuhkan percakapan dan nalar, tetapi ruang digital juga dapat membuat masyarakat lebih mudah terseret emosi.
“Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih,” kata Komaruddin.
Menurut Komaruddin, “air bersih” yang dimaksud adalah informasi yang kredibel, terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti. Ia juga mengingatkan perkembangan kecerdasan artifisial yang disebutnya sebagai “agent without feeling, tanpa hati”.
Karena itu, ia meminta generasi muda tidak berhenti sebagai pengguna teknologi dan pembuat konten.
“Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator,” ujarnya.
Persoalan teknologi dan informasi tersebut kemudian beririsan dengan masalah kekuasaan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi bentuk yang lebih berbahaya, yakni state capture corruption.
Menurut Samad, korupsi tidak lagi sebatas pencurian uang negara. Kepentingan tertentu juga dapat memengaruhi kebijakan dan institusi negara.
“Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption,” kata Samad.
Samad menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem penegakan hukum. Ketika aparat tidak independen atau menyalahgunakan kekuasaan, upaya pemberantasan korupsi dinilai dapat kehilangan tujuannya.
“Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power,” ujarnya.
Karena itu, Samad mendorong pembenahan sistem peradilan pidana dan penyusunan grand design pemberantasan korupsi yang menyeluruh.
Di tengah perubahan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melihat kebudayaan sebagai salah satu pijakan Indonesia. Menurut dia, kebudayaan tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai pelengkap ketika perubahan berlangsung cepat.
Indonesia, kata Fadli, bukan sekadar nation state, tetapi juga civilizational state dengan sejarah peradaban yang panjang dan keragaman budaya yang besar.
“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, kebudayaan dapat menjadi modal ekonomi sekaligus soft power. Kebudayaan juga berperan menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan ketika menghadapi perubahan.
Sementara itu, pakar perubahan Rhenald Kasali melihat perubahan teknologi dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai human disruption.
Teknologi, kata Rhenald, tidak lagi hanya mengubah bisnis atau pekerjaan, tetapi juga mulai memengaruhi perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, hingga identitas manusia.
“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald.
Menurut Rhenald, algoritma dapat mengarahkan perhatian manusia. Terlalu banyak pilihan juga dapat membuat seseorang bingung, sementara kenyamanan yang ditawarkan teknologi dapat mengubah perilaku.
Internet bahkan ia sebut turut memengaruhi pembentukan identitas manusia.
Perkembangan teknologi juga menghadirkan paradoks. Pengetahuan kini semakin mudah ditemukan, tetapi akses tersebut tidak otomatis membuat manusia semakin berdaya.
“Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus atau di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana,” ujar Rhenald.
Karena itu, masyarakat dinilai perlu memiliki kesadaran dan kemampuan memahami teknologi. Tanpa literasi digital yang memadai, perkembangan teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan.
Empat pembicara tersebut melihat perubahan dari sudut berbeda. Komaruddin menyoroti nalar dan kualitas informasi, Samad berbicara tentang kekuasaan dan korupsi, Fadli menempatkan kebudayaan sebagai pijakan identitas, sedangkan Rhenald melihat dampak teknologi terhadap manusia.(rls)